Agun Gunanjar Jadi Ketua Pansus Hak Angket, Ini Kata KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa terpilih sebagai ketua panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di sisi lain, nama Agun masuk ke dalam daftar penerima uang proyek e-KTP yang kasusnya tengah ditangani KPK dan bergulir di pengadilan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penunjukan Agun sebagai ketua pansus tidak membuat KPK mundur mengusut kasus e-KTP.

"Pihak yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP tetap kami proses. Kasus e-KTP kami pastikan akan terus berjalan," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Febri berharap, terbentuknya susunan keanggotaan pansus hak angket itu tidak dijadikan alat untuk menghambat kerja lembaga antirasuah itu.

"Apalagi untuk menghambat penanganan kasus yang sedang berjalan," kata Febri.

Febri enggan menyimpulkan apakah terbentuknya pansus hak angket merupakan senjata melawan KPK karena nama-nama yang disebutkan sebagai pihak penerima.

"Posisi kami tidak menyimpulkan sampai sejauh itu, tapi silakan jika masyarakat menyimpulkan demikian," kata Febri.

Sebelumnya, Agun percaya diri menjadi Ketua pansus hak angket KPK yang dibentuk DPR, meskipun dirinya dikaitkan dengan kasus korupsi proyek e-KTP.

(Baca: Terseret Kasus E-KTP, Agun Percaya Diri Jadi Ketua Pansus Angket KPK)

Ia meyakini tak akan ada konflik kepentingan dalam pansus hak angket KPK sekalipun dirinya mendapatkan posisi ketua.

Agun adalah salah satu anggota DPR yang disebut menerima fee dari proyek pengadaan e-KTP. Ia disebut menerima duit sebesar 1 juta dollar AS saat menjadi anggota Badan Anggaran DPR.

(Baca: Agun Gunandjar Disebut Terima 1 Juta Dollar AS dari Proyek e-KTP)

Pemberian uang tersebut dimaksudkan agar Komisi II dan Banggar DPR RI saat itu menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan e-KTP.

Agun sudah diperiksa KPK dan dihadirkan dalam persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kapasitas sebagai mantan Anggota Komisi II dan Banggar DPR.