Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Persekusi Musuh Semua Umat Manusia

Kompas.com - 05/06/2017, 15:29 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, untuk menindak tegas para pelaku persekusi.

Atas dasar apapun, tindakan persekusi tidak bisa diperbolehkan.

"Persekusi memang tindakan yang tidak diperbolehkan. Istilahnya hostis humanis generis atau perbuatan yang tidak boleh dan dimusuhi oleh seluruh umat manusia di dunia," kata Natalius di Jakarta, Senin (5/6/2017).

(baca: Kapolres Solok Kota Dicopot Gara-gara Kasus Persekusi)

Natalius mengingatkan, pelaku persekusi ini bisa berupa perorangan atau kelompok orang, atau sebuah organisasi.

Persekusi bisa terjadi di perkotaan, perdesaan, di Jawa, luar Jawa, di pusat kota pun di daerah terpencil.

Menurut Natalius, tindakan main hakim sendiri ini harus dihentikan. Caranya, menurut dia, adalah dengan mengoptimalkan fungsi dari instansi terkait, di samping penegakkan hukum yang dilakukan Kepolisian terhadap pelaku.

"Contohnya, yang ada relasi pelaku dan anak, maka kementerian terkait bidang anak harus berfungsi betul. Di bidang pendidikan juga demikian. Kalau semua dilibatkan dengan baik dan benar, maka sangat tidak mungkin terjadi namanya persekusi," kata Natalius.

(baca: Jokowi: Kita Bisa Menjadi Negara Barbar kalau Persekusi Dibiarkan)

Dari beberapa kasus persekusi yang terjadi belakangan ini, Natalius mengatakan, pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat.

Kendati belum ada laporan, namun pihak kepolisian juga sudah bergerak sendiri.

Natalius menambahkan, kalaupun ada laporan masuk ke Komnas HAM, maka rekomendasi yang dikeluarkan akan diberikan ke aparat penegak hukum.

 

(baca: SAFE Net: Persekusi Meluas ke Sejumlah Wilayah)

Dalam hal ini, Natalius mengapresiasi kerja Kepolisian karena bergerak cepat.

"Komnas HAM apresiasi Kapolri yang tegas, termasuk menindak anggotanya, pimpinan Kepolisian di bawah yang tidak mau memproses atau tidak mau menjalankan tugas penegakkan hukum," kata dia.

"Sekali-kali kita apresiasi lah, supaya Kepolisian bangga juga. Masa kita kritik terus? Kita kan kriti juga proporsional. Kalau yang persekusi ini, kita support," pungkas Natalius.

Kompas TV Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak tegas Pelaku Persekusi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com