Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

APBN Mubazir Rp 392 Triliun Per Tahun karena Masalah Birokrasi

Kompas.com - 10/05/2017, 11:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengungkapkan adanya anggaran mubazir setiap tahun karena masalah birokrasi yang tidak tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Asman saat memberikan pengarahan dalam Rakornas Badan Kepegawaian Negara 2017 di Jakarta, Rabu (10/4/2017).

"Saya hitung anggaran mubazir yang tidak tepat sasaran per tahunnya berapa sih. Ternyata gede, tidak usah saya sebutkan angkanya, itu ada di layar," kata Asman Abnur.

Slide presentasi di sisi kiri dan kanan Asman pun lalu menampilkan angka Rp 392,87 triliun.

Asman mengatakan, pemborosan ini terjadi karena antara kegiatan dan program yang kerap dikerjakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak fokus.

"Jangan kegiatannya A tapi tidaklah mendukung program yang dijerjakan. Ini tidak boleh terjadi," kata Asman.

Ia mencontohkan di salah satu daerah ada program membangun irigasi. Padahal daerah itu tidak mempunyai sumber air yang cukup untuk mengaliri irigasi tersebut.

"Yang penting proyeknya selesai dulu. Hal seperti ini banyak terjadi," kata dia.

(Baca juga: APBN 2017 Sekitar Rp 2080 Triliun, Jokowi Minta Jangan Dikorupsi)

Contoh lain, lanjut Asman, adalah banyaknya lembaga yang menggelar studi banding. Padahal studi banding ke luar daerah tersebut sama sekali tidak berdampak pada program yang akan dikerjakan.

"Ke depan, tak ada lagi program yg gak nyambung satu sama lain. Saya mohon Sekda menjadi motor dalam memperbaiki kinerja. Enggak ada lagi unit gak jelas sasarannya," ucap politisi Partai Amanat Nasional ini.

Kompas TV Dapatkah Pemda DKI Fasilitasi Proker Unggulan Anies-Sandi?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Nasional
Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Nasional
25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

Nasional
Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Nasional
Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com