Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti Senior LIPI: Pilkada DKI Jakarta, Pilkada yang Tidak Sehat

Kompas.com - 03/05/2017, 18:12 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemungutan suara sudah selesai, hasilnya pun sudah diketahui. Namun, proses demokrasi Pilkada DKI Jakarta hingga saat ini masih menjadi bahan diskusi di berbagai ruang publik.

Peneliti senior bidang perkembangan politik nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Yanuarti menilai, Pilkada DKI Jakarta adalah Pilkada yang tidak sehat. Ada beberapa alasan yang membuat Sri sampai pada kesimpulan tersebut.

Sri mengatakan, ada tiga persoalan penting dalam Pilkada DKI Jakarta yaitu penggunanaan kapitalisasi isu-isu identitas, penggunaan media massa atau media sosial dalam melakukan politisasi pemenangan calon atau kandidat, serta masalah keamanan.

"Menurut saya kait-mengait antara proses kapitalisasi isu-isu agama, politisasi politik identitas, dan ketidaktegasan dari aparat keamanan dalam memberikan assesment tentang penggunaan mobilisasi massa pada masa kampanye. Ini tidak pernah terjadi pada Pilkada ataupun pemilu-pemilu sebelumnya," kata Sri di Jakarta, Rabu (3/5/2017).

(Baca: Hasil Final "Real Count" KPU: Anies-Sandi 57,95%, Ahok-Djarot 42,05%)

Sri mencontohkan mobilisasi massa besar-besaran ke ibu kota terjadi pada waktu kurang dari sepekan hari pemungutan suara. Tentu saja, kata dia, demo besar-besaran tersebut secara psikoilogis memberikan intimidasi. Parahnya lagi, imbuh Sri, demo tersebut dicampur dengan ujaran kebencian.

"Seperti yang memilih Ahok tidak akan disholatkan dan sebagainya. Kapitalisasi yang semacam itu menjadikan Pilkada DKI ini menjadi Pilkada yang menurut saya tidak sehat," kata Sri.

Kompas TV Karangan bunga kerap kali diartikan sebagai cara lain untuk mengungkapkan perasaan hati si pemberi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com