Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Anggap Banyak Polisi yang Belum Paham Kewenangan Diskresi

Kompas.com - 28/04/2017, 10:25 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, setiap anggota polisi memiliki kewenangan diskresi yang melekat.

Kewenangan yang dimaksud untuk menilai suatu peristiwa dan menentukan tindakan yang harus diambil secara cepat dan tepat. Misalnya memutuskan untuk melepaskan tembakan ke arah seseorang. 

Jika kondisi mengancam diri dan orang lain, polisi dibolehkan menembak pelaku kejahatan.

"Tentu semua anggota Polri memahami kewenangan tersebut. Tapi praktiknya banyak yang tidak paham," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Polisi, kata Tito, harus punya kemampuan menilai situasi, menentukan opsi apa yang harus dilakukan, dan mengambil keputusan atas opsi yang diambil.

(Baca: Lantik Enam Kapolda, Kapolri Ungkit soal Kewenangan Diskresi)

Jika keputusan yang diambil salah, bisa menimbulkan berbagai risiko. Polisi tersebut bisa saja kehilangan nyawa atau dipidana karena salah sasaran.

Tito mengambil contoh penembakan mobil berisi satu keluarga di Lubuk Linggau. Polisi mengira mobil tersebut berisi pelaku kejahatan karena tidak berhenti saat razia.

Contoh lainnya, seorang polisi di Bengkulu tak sengaja menembak anaknya karena dikira pencuri. Tito meminta kasus-kasus tersebut dijadikan pelajaran.

(Baca: Polisi Salah Tembak, Anaknya Sendiri Tewas)

"Saya minta pada semua yang ada dalam sistem Polri jangan dianggap berlalu begitu saja," kata Tito.

Tito meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menganalisis mengapa kejadian ini bisa terjadi.

Didalami juga apakah anggota tersebut memiliki kemampuan dalam menggunakan kewenangan diskresi.

Divisi Penelitian dan Pengembangan Polri diminta mempelajari kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya.

Lalu, diperhatikan apakah latihan yang diberikan sudah cukup sebagai bekal anggota Polri.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com