Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/04/2017, 22:57 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Imparsial Evitarossi menilai bahwa pemerintah keliru jika menggunakan kebijakan hukuman mati sebagai pendekatan dalam menanggulangi maraknya peredaran narkotika.

Menurut dia, hukuman mati terbukti tidak memberikan efek jera bagi para pelaku peredaran narkoba.

"Pendekatan Presiden Joko Widodo terkait war on drugs keliru. Hukuman mati terbukti tidak memberikan efek jera," ujar Evitarossi saat memberikan keterangan terkait evaluasi praktik hukuman mati, di bilangan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017).

Evitarossi menuturkan, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2015 terdapat sekitar 3 juta pengguna narkotika. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 40 persen pada tahun 2015, yakni 5,1 juta pengguna.

Tercatat selama 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah terjadi 21 eksekusi mati. Sementara pada 2,5 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan 18 eksekusi mati.

"Hukuman mati terbukti tidak memiliki efek jera. Data BNN tahun 2008 terdapat 3 juta pengguna narkoba. Pada 2015 justru menjadi 5,1 juta jiwa, meningkat 40 persen," kata dia.

(Baca juga: Penerapan Hukuman Mati Dinilai Memburuk di Era Presiden Jokowi)

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Marto mengatakan, hukuman mati yang masuk dalam kategori extrajudicial killing, tidak menyentuh persoalan narkotika.

Seharusnya, kata Ardi, pemerintah menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi, misalnya dari aspek pendidikan dan kesehatan. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dan sesuai dengan pemenuhan hak asasi manusia.

"Extrajudicial killing tidak menyentuh persoalan narkotika. Seharusnya pemerintah menerapkan pendekatan lain yang lebih manusiawi, jauh dari pendekatan yang bersifat represif," ujar Ardi.

Kompas TV Maju Mundur Hukuman Mati - Berkas Kompas Episode 231 Bagian 3
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com