Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok-Djarot Kalah, PPP Salahkan Lulung

Kompas.com - 23/04/2017, 10:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz mengakui dukungan partainya terhadap Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat tidak berpengaruh banyak untuk membantu pasangan itu memenangkan pilkada DKI Jakarta 2017.

Alhasil, pasangan Ahok-Djarot pun kalah dari pesaingnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan, Dimyati Natakusuma mengakui, banyak konstituennya di Jakarta yang tidak mengikuti keputusan partai mendukung Ahok-Djarot.

Ia menilai hal ini disebabkan karena manuver Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Abraham Lunggana alias Lulung yang tidak mau mendukung pasangan nomor urut dua itu.

(Baca: Pasca Pilkada DKI, Lulung yang Dulu Dipecat Kini Dirangkul Kubu Romi)

Pada putaran pertama Pilkada DKI, Lulung mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Setelah pasangan ini kalah, Lulung mengalihkan dukungannya ke Anies-Sandi.

"Pak haji Lulung ini kan potensinya besar dan lumayan. Dia dekat dengan konstituen," kata Dimyati saat dihubungi Kompas.com, Minggu (23/4/2017).

Apalagi, lanjut Dimyati, Lulung sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta turut mengajak para anggota fraksi PPP lainnya untuk tidak mendukung Ahok-Djarot.

Hal itu semakin membuat PPP sulit mengontrol konstituennya di DKI. Lulung dan para anggota DPRD lain yang membelot sebelumnya sudah dipecat oleh Djan Faridz.

(Baca: Lulung Hadiri Konferensi Pers Anies-Sandi Di DPP Gerindra)

Di sisi lain, Dimyati melihat peran PPP kubu Romahurmuziy atau Romy juga tidak terlalu kuat. PPP Romy baru bergabung mendukung Ahok-Djarot di putaran kedua, setelah pasangan Agus-Sylvi yang didukungnya kalah di putaran pertama.

"Kalau PPP Romy itu kan ketua DPW DKI-nya Pak Abdul Azis. Dia tidak terlalu kuat seperti Lulung," ucap anggota Komisi Ini DPRD DKI ini.

Konsultan tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Eep Saefulloh Fatah, menjelaskan apa saja yang membuat mereka menang telak dalam Pilkada DKI 2017.

Salah satunya berkaitan dengan model pemilih Jakarta yang tidak sama dengan partai yang mereka dukung. Hal ini khususnya terjadi pada PKB dan PPP, yang para konstituennya justru mendukung Anies-Sandi.

"Bayangkan ketika PKB dan PPP akhirnya memutuskan di putaran kedua mengusung Ahok-Djarot, hukuman terbesar kepada mereka bukan dari presiden yang meminta mereka dukung," ujar Eep dalam sebuah diskusi di Cikini, Sabtu (22/4/2017).

"Vonis terberat buat mereka adalah dari pemilih mereka sendiri," kata Eep.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan kemenangan kubu Anies-Sandi bagian dari kemenangan rakyat kecil.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com