Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novel Baswedan Diserang, Petisi Dukungan Masyarakat Digalang

Kompas.com - 13/04/2017, 16:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi teror yang dialami penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mendapat perhatian publik.

Pada Selasa (11/4/2017) pagi usai melaksanakan salat subuh di masjid Al Iksan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Novel disirim dengan cairan diduga air keras oleh dua orang tak dikenal. Akibatnya, Novel menjalani perawatan hingga dibawa ke sebuah Rumah Sakit di Singapura.

Amnesty International Indonesia membuat petisi di situs Change.org untuk menggalang dukungan publik terhadap pengungkapan pelaku teror. Petisi itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Kami galang dukungan itu untuk perlihatkan bahwa kita tidak takut, orang Indonesia tidak takut. Kita akan akan terus berantas kasus korupsi. Kami ajak masyarakat untuk mendesak Presiden dan Kapolri untuk segera menangkap dan mengadili pelaku," kata Direktur Amesty International Indonesia Usman Hamid saat dihubungi, Kamis (13/4/2017).

(Baca: Serangan ke Novel Baswedan, Teror yang Tak Padamkan Perjuangan)

Usman mengatakan, penegak hukum dan aktivis anti korupsi di banyak negara mendapatkan serangan fisik hingga penembakan saat mengungkap kasus dugaan korupsi.

Usman meminta Presiden Jokowi agar mengeluarkan perintah untuk memberikan pengamanan khusus kepada penyidik KPK. Menurutnya, hal itu dapat dilakukan sebagai agenda jangka panjang dalam menguatkan KPK.

"Bisa saja dibuat badan khusus untuk mengamankan para penyidik (KPK) yang lain. Ini kan teror juga terhadap penyidik lain. Di depan rumah, dalam kehidupan yang privat pulang dari masjid tiba-tiba diserang," ucap Usman.

Hingga pukul 15.11 WIB, petisi itu telah mendapat dukungan dari 43.637 masyarakat dengan menandatangani petisi.

Kompas TV Novel Baswedan Terkena Cairan Kimia Jenis Asam
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com