Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Perlu Kajian Mendalam

Kompas.com - 07/04/2017, 19:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan menyebut wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sudah lama disuarakan namun sampai saat ini masih dalam tahap kajian.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, wacana pemindahan ibu kota muncul beberapa waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya.

"Wacana ini muncul ketika Presiden beberapa waktu lalu, bukan tahun ini ya, tahun kemarin, berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, itu muncul di sana bahwa ada keinginan masyarakat di sana yang mengacu pada statement yang pernah dikeluarkan oleh Bung Karno, untuk dijadikannya ibu kota negara di Palangkaraya," kata Johan.

Namun, ia menegaskan bahwa memindahkan ibu kota bukan persoalan kecil melainkan membutuhkan kajian yang sangat mendalam.

"Saya dengar Menteri Bappenas sudah diminta untuk melihat peluang itu, mengkaji," katanya.

(Baca: Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya Dikaji Bappenas)

Johan mengatakan, sempat ada keinginan termasuk dari masyarakat Palangkaraya untuk menjadikan wilayah itu sebagai ibu kota negara karena letaknya yang berada di garis khatulistiwa.

Meski begitu, Johan menilai Palangkaraya belum cukup siap untuk dijadikan ibu kota negara.

"Ya kalau soal siap enggak siap ya saya kira belum siaplah. Kalau memindahkan ibu kota kan perlu bicara dengan DPR, bicara dengan macam-macam. Tapi wacana itu pernah muncul," katanya.

(Baca: Kepala Bappenas Sambut Positif Pidato Megawati soal Pemindahan Ibu Kota)

Presiden, kata Johan, masih memerintahkan kepada Menteri Bappenas untuk mempelajari dan melakukan kajian terkait hal itu.

Kompas TV Banjir menggenangi ratusan rumah warga di kelurahan bereng Bengkel, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Genangan banjir juga menutup akses jalan raya menuju kota palangkaraya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com