JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai tingkat kepatuhan produsen terhadap kesesuaian standar produk masih sangat rendah. Hal itu bisa dilihat dari sangat sedikitnya barang di pasaran yang mengikuti ketentuan standar nasional Indonesia (SNI).
"Hanya 42 persen barang yang beredar di pasaran sekarang ini sesuai dengan SNI. Ini artinya ada yang keliru, ada yang harus diperbaiki," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai perlindungan konsumen, di Kantor Presiden, Selasa (21/3/2017).
Padahal, lanjut Jokowi, selama 5 tahun terakhir, konsumsi masyarakat berkontribusi rata-rata 55,94 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Artinya, perekonomiam nasional masih digerakkan oleh konsumsi.
Untuk itu, edukasi dan perlindungan konsumen harus jadi perhatian. Hal ini penting, karena selama ini banyak kasus-kasus yang merugikan konsumen, bahkan sampai membahayakan konsumen.
Jokowi mencontohkan beredarnya obat atau vaksin palsu, makanan kadaluarsa, malpraktik di bidang layanan kesehatan, keamanan dan kenyamanan transportasi, hingga pembobolan kartu kredit dalam transaksi e-commerce.
"Edukasi konsumen diperlukan karena dibandingkan dengan negara-negara lain konsumen Indonesia baru pada tahap paham haknya, tapi belum mampu memperjuangkan haknya sebagai konsumen," tambah Jokowi.
Menurut Kepala Negara, indeks kepercayaan konsumen (IKK) Indonesia tahun 2016 masih rendah yaitu 30,86 persen, jauh dibandingkan dengan negara Eropa yang sudah mencapai 51,31%.
Pengaduan konsumen juga masih rendah, secara rata-rata hanya 4,1 pengaduan konsumen yang diterima dari satu juta penduduk Indonesia. Sementara Korea 64 pengaduan konsumen terjadi di setiap satu juta penduduk.
Edukasi konsumen juga diperlukan untuk membuat perilaku konsumen menjadi cerdas, bijaksana tidak terjebak pada penyakit konsumerisme.
Konsumen harus mampu untuk melakukan konsumsi yang bersifat jangka panjang, mulai gemar menabung berinvestasi kepada sektor sektor produktif.
"Konsumen juga diajarkan cintai produk-produk dalam negeri sehingga industri nasional bisa berkembang dan lapangan kerja juga bisa terbuka lebih banyak," ucap Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.