Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato di Malaysia, Megawati Minta Kekerasan terhadap TKI Dihapuskan

Kompas.com - 14/03/2017, 21:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah Malaysia untuk memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap para buruh migran dan keluarganya, baik secara fisik maupun secara psikis.

Permintaan tersebut disampaikan Megawati saat menjadi pembicara dalam seminar tentang Kerja sama Wilayah ASEAN dengan tema: Hentikan Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak, di Kuala Lumpur, Selasa (14/3/2017).

Seminar tersebut diselenggarakan atas prakarsa istri Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Datin Paduka Seri Rosmah Mansor.

Megawati hadir ke Kuala Lumpur sebagai pembicara kunci didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

“Saya dengan segala kerendahan hati memohon agar Malaysia dan negara-negara yang menjadi tujuan dari pekerja migran juga memperjuangkan dihentikannya kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak yang menjadi bagian dari pekerja migran,” kata Megawati seperti dikutip dalam siaran pers DPP PDI-P, Selasa (14/3/2017).

Megawati mengaku prihatin dengan masih banyaknya kasus kekerasan terhadap buruh migran asal Indonesia di negara-negara penempatan, termasuk di Malaysia. Kasus terakhir menimpa Jubaedah, (38).

TKI yang berkerja di Penang, Malaysia itu disiksa majikannya hingga tewas. Jenazah Jubaedah tiba di rumah duka di Desa Wangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jumat (3/3/2017).

"Saya yakin Pemerintahan Malaysia memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga terhadap perempuan pekerja migran dan keluarganya," ucap Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com