Novanto Disebut di Dakwaan Kasus E-KTP, Idrus Yakin Golkar Tetap Solid

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan partainya tetap solid.

Hal itu disampaikan Idrus menanggapi isu perpecahan yang muncul di internal Golkar usai nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut di persidangan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

"Internal Golkar tidak ada sama sekali (perpecahan), ini sangat solid sebagai sebuah partai besar, dan kekuatannya ada pada sistem. Jadi tidak ada masalah dan tetap percaya pada ketua umum sesuai penjelasannya bahwa dia tidak terlibat dalam masalah ini," kata Idrus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Senin (13/3/2017).

Menurut Idrus, sebagai partai politik yang berpengalaman, Golkar memiliki sistem kepartaian yang kuat dan tak mengandalkan figur individu.

(Baca: KPK Hadirkan 8 Saksi pada Persidangan Kedua Kasus E-KTP)

Ia mencontohkan saat konflik internal melanda Golkar pada 2015, partainya tetap stabil dalam perolehan suara dan memenangkan 51 persen pilkada serentak.

Meski demikian, Idrus menyampaikan dalam persoalan ini, partainya berkepentingan untuk menjaga nama baik ketua umum sebagai simbol dan juga partai secara institusional.

"Baik Golkar sendiri sebagai sebuah lembaga maupun Ketua Umum Partai Golkar sebagai simbol partai, ya kami berkepentingan. Semua kami kawal dengan baik dan kami mengharapkan proaes hukum ini berjalan dengan baik," kata Idrus.

Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ketika itu, disebut memiliki peran penting dalam proyek e-KTP, terutama dalam proses penganggaran di DPR.

Dalam dakwaan, Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP yang mencapai Rp 5,9 triliun.

Menurut jaksa KPK, Novanto bersama pengusaha Andi Narogong, Ketua Umum Partai Demokrat saat itu Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat saat itu Muhammad Nazaruddin, menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, rencananya 51 persen atau Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagi ke sejumlah pihak.

Novanto bersama Andi, Anas, dan Nazaruddin kemudian disebut mengatur pembagian anggaran dari 49 persen yang rencananya akan dibagi-bagi.

(Baca: Novanto Tak Disebut Terima "Fee" Korupsi E-KTP, Ini Penjelasan KPK)

Pembagiannya adalah 7 persen (Rp 365,4 miliar) untuk pejabat Kementan, 5 persen (Rp 261 miliar) untuk anggota Komisi II DPR, dan 15 persen (Rp 783 miliar) untuk rekanan/pelaksana pekerjaan.

Sedangkan 11 persen (Rp 574,2 miliar) direncanakan untuk Setya Novanto dan Andi Narogong, dan 11 persen (Rp 574,2 miliar) lainnya untuk Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin.

Namun, nama Novanto tidak terdapat dalam daftar penerima uang pada surat dakwaan kasus e-KTP yang dibacakan jaksa penuntut umum. Nama Nazaruddin juga tidak ada dalam daftar penerima aliran dana kasus e-KTP.