ICW: Tak Menutup Kemungkinan Ada Kriminalisasi KPK Pasca Kasus E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menuturkan bahwa dirinya sudah memprediksi akan ada kegaduhan politik, pasca terungkapnya nama-nama dalam dakwaan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Terungkapnya nama-nama besar dalam dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) pun menimbulkan kekhawatiran adanya upaya kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Emerson, untuk menghindari adanya kriminalisasi, KPK harus meminta dukungan dari Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Memang akan ada kegaduhan. Maka, dukungan eksekutif penting untuk hindari kriminalisasi demi kepentingan negara yang lebih luas. Jika tidak, maka penjahat e-KTP akan melawan dengan melaporkan penyidik dan komisioner. Akan ada kriminilasasi jilid sekian," ujar Emerson dalam diskusi Perspektif Indonesia bertema 'KTP Diurus KPK', di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).

(Baca: Jokowi : E-KTP "Bubrah" Gara-gara Anggaran Dikorupsi!)

Emerson menuturkan, KPK tidak bisa dibiarkan berjalan sendirian dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Sebab, sebagian besar kasus korupsi selalu memiliki unsur politik.

Dalam kasus dugaan korupsi e-KTP pun, kata dia, sangat jelas terlihat unsur politiknya. Menurut Emerson upaya perlawanan terhadap KPK mulai terlihat dengan adanya gelagat merevisi Undang-Undang KPK. Hal tersebut tentu akan membuat kinerja KPK semakin menurun.

Selain itu, KPK juga membutuhkan dukungan penuh dari publik agar upaya kriminalisasi yang pernah menimpa komisioner KPK sebelumnya tidak terulang.

(Baca: Siapa Penerima "Fee" Terbesar dari Kasus Korupsi E-KTP?)

"Kenapa harus meminta dukungan Istana, karena KPK juga melihat gelagat perlawanan dari DPR melalui legislasi," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Mantan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, menuturkan bahwa sebelum penetapan tersangka dalam kasus korupsi, lembaganya selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Presiden.

Menurut Pandu, hal ini juga seharusnya berlaku saat penanganan kasus e-KTP. Adnan mengatakan, tujuan dari koordinasi tersebut untuk memberikan informasi kepada Presiden sekaligus mengantisipasi adanya guncangan politik pasca pengungkapan kasus.

"Kami sekalian minta bantuan Presiden untuk memberikan perlindungan jika terjadi sesuatu," ujar Adnan.