Masyarakat Diimbau Pilih Kepala Daerah yang Peduli Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengimbau masyarakat lebih selektif dalam memilih kepala daerah.

Koordinator Jatam, Merah Johansyah, mengatakan, pilihan masyarakat akan menentukan keberlangsungan hidup ke depannya.

"Kami menyerukan agar menjadi pemilih yang cerdas, tidak pro terhadap pemimpin yang tidak peduli lingkungan hidup, berpihak pada korporasi pertambangan yang dapat merusak hidup mereka," ujar Merah, dalam diskusi di Bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Jumat 10/2/2017).

Pilkada serentak kali ini diikuti 101 wilayah.

Dari 101 wilayah ini, kata Merah, Jatam mencatat ada sebanyak 2582 izin usaha pertambangan (IUP) yang tengah berjalan.

Menurut Merah, kepala daerah yang tidak pro terhadap lingkungan berpotensi menambah jumlah izin pertambangan ada saat ini.

Padahal, kerusakan lingkungan yang merupakan dampak dari pertambangan sangat membahayakan bagi kehidupan.

Oleh karena itu, hal ini perlu diantisipasi.

Berkaca pada Pilkada  sebelumnya, yakni 2009-2013, Jatam mencatat adanya lonjakan signifikan terkait izin pertambangan saat sebelum dan setelah Pilkada.

Kabupaten Kutai Kartanegara, misalnya. Pada 2009, pemerintah setempat tercatat mengeluarkan 93 lzin Usaha Pertambangan (lUP).

Pasca Pilkada 2010, tercatat ada 191 IUP baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Jumlah ini dua kali lebih banyak dari tahun sebelumnya," kata Merah.

Contoh Iainnya juga terjadi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Merah mengatakan, sebelum pelaksanaan Pilkada pada 2009, pemerintah daerah telah mengeluarkan tujuh IUP.

Satu tahun berselang, yakni pada 2010, tercatat ada 54 IUP baru yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.