Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Telusuri Kemungkinan Aliran Uang untuk Direksi Garuda

Kompas.com - 05/02/2017, 19:29 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri aliran suap yang diduga diberikan Rolls-Royce kepada mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

KPK juga akan menelusuri kemungkinan uang tersebut mengalir kepada sejumlah pejabat di tingkatan direksi perusahaan maskapai nomor satu di Indonesia tersebut.

"Nanti kami akan follow the money, kan akan kelihatan juga. Mereka bisa bicara tidak, tapi bisa saja kalau buktinya ada. Tapi sementara ini memang belum ada," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat ditemui di Hotel Sahid Jakarta, Minggu (5/2/2017).

Menurut Basaria, dugaan aliran uang suap tersebut memang dihitung sejak lama, yakni sejak pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia pada periode 2005-2014.

KPK menemukan, dugaan suap tersebut dari hasil penelusuran dan kerja sama dengan lembaga antikorupsi Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau) dan Inggris (Serious Fraud Office). Kedua lembaga antikorupsi tersebut melaporkan adanya suap dengan nilai jutaan dollar Amerika Serikat (AS).

"Ini harus didalami dulu, itu kan 12 tahun lalu, bukan sekarang. Tapi bisa saja dilakukan pendalaman," kata Basaria.

Tak berapa lama setelah penetapan Emirsyah sebagai tersangka, manajemen perusahaan pelat merah jasa penerbangan ini pun langsung memberikan responsnya berupa keterangan tertulis yang dipublikasikan perseroan, Kamis (19/1/2017).

Dalam keterangan yang disampaikan Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia, Benny S Butarbutar, manajemen Garuda Indonesia menyampaikan bahwa dugaan suap tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan korporasi, namun lebih kepada tindakan perseorangan.

Dalam penyidikan, KPK juga telah memanggil beberapa mantan anak buah Emir untuk diperiksa. Dua di antaranya adalah Hadinoto Soedigno dan Agus Wahjudo.

Hadinoto pernah menjabat Executive Vice President Engineering and Maintenance Service di PT Garuda Indonesia. Dia lalu menjabat Direktur Operasional Citilink Indonesia.

Sementara itu, Agus Wahjudo pernah tercatat sebagai Executive Project Manager PT Garuda Indonesia.

(Baca juga: Kasus Suap Emirsyah, KPK Panggil Pejabat Garuda Indonesia)

 

Kompas TV KPK Cegah 2 Mantan Pejabat Garuda Indonesia Ke Luar Negeri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com