Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICMI Sarankan Jokowi Bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama

Kompas.com - 23/01/2017, 13:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usul pembentukan forum kerukunan antar-umat beragama menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddique menyampaikan kepada Jokowi betapa pentingnya pembentukan forum kerukunan antar-umat beragama.

"Kami menyampaikan pentingnya forum kerukunan umat beragama, religius harmony forum yang akan kami kembangkan bersama para cendikiawan lintas agama," ujar Jimly, seusai bertemu Presiden.

Forum kerukunan antar-umat beragama akan fokus pada paya umenciptakan kerukunan antar-umat beragama di Tanah Air.

Formatnya seperti Bali Democracy Forum yang dibentuk pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Jimly mengatakan, saat ini ICMI tengah mematangkan rencana pembentukan forum tersebut.

"Di suatu tempat, kami sedang incar, kemungkinan di Toba. Tapi nanti akan dibicarakan lebih detil bersama ormas, para cendikiawan nasional dan menteri yang memberikan dukungan," lanjut dia.

Forum kerukunan antar-umat beragama dianggap penting untuk merespons kecenderungan adanya tindakan intoleransi belakangan ini.

Selain itu, menurut dia, kebinekaan Indonesia terancam karena adanya kelompok yang memaksakan kehendak

"Jadi, yang paling penting dalam suasana sekarang ini bisa kita kelola dengan tepat, jangan sampai berlanjut ke setelah Pilkada. Saya kira itu menjadi kunci pembicaraan kami dengan Presiden," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com