JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menilai, ambang batas presiden atau presidential threshold masih dibutuhkan di dalam sistem pemilu Indonesia.
Hal itu untuk menyederhanakan pilihan masyarakat terhadap capres-cawapres yang akan dipilih nantinya.
“Supaya lebih sederhana, tapi tidak memasung hak seseorang untuk jadi presiden atau wakil presiden,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Jazuli khawatir, jumlah capres membengkak nantinya bila tidak ada aturan yang membatasi pencalonan.
(baca: Ini Komentar Jokowi soal Ambang Batas Pencalonan Presiden)
Sebagai gambaran, saat ini ada sepuluh partai yang memiliki kursi di DPR. Jumlah itu belum termasuk PKPI dan PBB yang tidak lolos parliamentary threshold saat Pemilu 2014.
Di tambah tiga partai baru yang telah diverifikasi Kemenkumham, yaitu Perindo, PSI dan Partai Idaman.
“Nanti bayangin kalau sejumlah partai itu usung capres sendiri. Sudah dipusingkan dengan caleg yang begitu banyak, dipusingkan juga capres yang begitu banyak,” kata dia.
Dalam pembahasan RUU Pemilu, ada empat fraksi yang ingin ambang batas presiden 0 persen.
Keempat fraksi itu, yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi PKB dan Fraksi PAN.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
