Mendikbud Diminta Hati-hati dalam Sampaikan Gagasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy diminta berhati-hati dalam menyampaikan gagasan yang akan dilontarkan ke publik.

Selama ini, Muhadjir dianggap kerap melontarkan gagasan yang menimbulkan pro dan kontra di publik.

Salah satunya terkait dengan usulan moratorium Ujian Nasional yang batal dilaksanakan. Presiden Joko Widodo memutuskan UN tetap dilaksanakan.

"Kami (Komisi X) juga mengkritisi Mendikbud agar berhati-hati dalam menyampaikan gagasan agar tidak memunculkan pro dan kontra," ujar anggota Komisi X Dadang Rusdiana melalui pesan singkat, Selasa (20/12/2016).

Mendikbud, kata dia, seharusnya mematangkan dulu konsep setiap kebijakan yang akan diberlakukan di tingkat pemerintah baru kemudian meleparkannya ke publik untuk meminta tanggapan.

Kemudian, baru diputuskan bersama dengan Komisi X sebagai mitra kerja.

"Sekarang kan terbukti, pemerintah dalam hal ini Presiden dan Wapres belum menyetujui usulan moratorium UN tersebut," tutur Sekretaris Fraksi Partai Hanura itu.

Dadang menambahkan, pihaknya telah meminta Muhadjir untuk melakukan kajian mendalam jika UN ditiadakan. Hal itu perlu dilakukan agar persoalan kualitas dan kepentingan pendidikan tetap bisa berjalan.

Model UN dinilai perlu diperbaiki jika ingin terus dilanjutkan. Sehingga, UN dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat evaluasi anak didik serta mencerminkan tingkat ketercapaian pembelajaran anak didik.

"Model soal seperti sekarang kan belum sepenuhnya bisa menggali kognitif, afektif dan psikomotorik anak. Jadi, model soal UN juga harus diperbaiki kalau ingin terus dilanjutkan," tuturnya.

Sementara itu, pada rapat kerja Mendikbud bersama Komisi X beberapa waktu lalu, Muhadjir sempat menjelaskan bahwa gagasan terkait rencana perubahan kebijakan selalu dilontarkan terlebih dahulu ke publik untuk mendapatkan umpan balik (feedback).

Menurut dia, sebagai menteri ia memiliki mandat untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui media. Melemparkan gagasan ke publik, kata dia, adalah bagian dari proses.

"Kalau menurut saya, itu bagian dari proses, agregasi opini, mendapat feedback dari publik kira-kira kebijakan itu gimana," tutur Muhadjir.

"Kalau dianggap bukan dari proses, enggak masalah. Artinya jangan disalahkan kalau saya tiba-tiba mengeluarkan gagasan," kata dia.

Pemerintah sebelumnya telah memutuskan tetap menggelar ujian nasional (UN). Selain itu, Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) juga tetap dilakukan bersamaan dengan UN.

(Baca: Pemerintah Putuskan UN Tetap Berjalan)

Untuk UN, Wapres mengatakan, akan dilaksanakan dengan mengujikan empat mata pelajaran yang selama ini telah diujikan. Sedangkan untuk USBN, mata pelajaran yang diujikan akan diberi batasan-batasan yang bersifat nasional.

(Baca juga: Ini Pertimbangan Pemerintah Tetap Berlakukan UN)