JK Beda Sikap soal Moratorium UN, Mendikbud Cari Jalan Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghormati sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menentang moratorium ujian nasional.

Ia mengaku sudah mencoba mengakomodasi pandangan JK agar moratorium UN bisa tetap diteruskan.

"Pada prinsipnya saya sangat menghormati Pak Wapres, saya sudah berusaha mengakomodasi pandangan beliau. Kalau ada yang belum terakomodir, ya, dicarikan jalan tengah," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (16/12/2016).

Menurut Muhadjir, pandangan JK yang ia coba akomodasi adalah standarisasi mengenai kualitas pelajar.

(baca: Wapres Anggap Moratorium Ujian Nasional Gagasan Terbalik)

Ia menjelaskan, alternatif standarisasi sudah disiapkan, seperti ujian sekolah berstandar nasional (USBN).

Melalui USBN, ada standar pelaksanaan ujian sekolah secara nasional. Namun, sekolah bisa menyesuaikan materi ujian berdasarkan kemampuan masing-masing.

Sebab, Muhadjir mengakui kualitas sekolah saat ini juga belum merata.

"Saya pun sudah pernah dipanggil Wapres Jusuf Kalla, diberikan pengarahan soal ujian nasional selama satu jam. Sepanjang yang saya tahu, itu semua sudah saya masukkan dalam materi," kata Muhadjir.

(baca: Pemerintah Dianggap Tidak Kompak soal Ujian Nasional)

Muhadjir mengatakan, kajian terbaru soal moratorium UN ini akan kembali disampaikan dalam rapat terbatas pada Senin pekan depan.

Ia mengaku siap menerima apa pun keputusan Presiden Joko Widodo jika moratorium UN pada akhirnya ditolak.

"Ditunggu saja apa keputusannya," ucap Muhadjir.

Usai rapat kabinet paripurna, Rabu (7/12/2016), Kalla menyebut bahwa usulan moratorium UN tidak disetujui.

"Ya, hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Kalla di Istana Wapres, Rabu. (Baca: Usulan Moratorium Ujian Nasional Ditolak).