Ini Pertimbangan Pemerintah Tetap Berlakukan UN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memiliki pertimbangan mengapa akhirnya tetap memberlakukan Ujian Nasional (UN).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, keputusan itu didasarkan atas survei yang dilaksanakan oleh PISA, sebuah lembaga studi internasional tentang kondisi pendidikan di Indonesia.

"Memperlihatkan bahwa sebenarnya pendidikan kita sudah on the right track," ujar Pramono di Kantor Presiden, Senin (19/12/2016).

Survei menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia setiap tahun meningkat tajam. Peningkatan kualitas ini terlihat dari tahun 2003 hingga 2016.

(Baca: Usulan Moratorium UN Ditolak, Ini Komentar Mendikbud)

Bahkan, PISA memprediksi bahwa pada 2030, Indonesia akan menjadi bagian dari negara-negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia. PISA melihat pendidikan Indonesia butuh penyempurnaan.

Hal itulah yang saat ini diputuskan pemerintah, yakni meneruskan pemberlakuan UN dengan sejumlah perbaikan. Salah satunya, pemerintah terus mendorong perbaikan kualitas guru.

"Guru yang sudah disertifikasi tentunya ditingkatkan dari waktu ke waktu kemampuannya sehingga dengan demikian akan ada evaluasi kinerja guru," ujar Pramono.

(Baca: Pemerintah Putuskan UN Tetap Berjalan)

Diberitakan, penyelenggaraan ujian nasional direncanakan untuk dihentikan sementara pada 2017. "Saya mengajukannya ke Presiden karena nanti perlu ada inpres," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kamis (24/11), di Jakarta.

Menurut dia, moratorium ujian nasional (UN) dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009.

Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007. Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia.

Kualitas guru serta sarana dan prasarana yang memadai diperlukan bagi pelaksanaan UN. Namun, berdasarkan rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin sore, pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan UN.