Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Merasa Belum Perlu Minta Bantuan Negara Lain untuk Penanganan Gempa Aceh

Kompas.com - 08/12/2016, 16:52 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, hingga saat ini, pemerintah masih mampu menangani pasca-bencana gempa di Aceh, Rabu (7/12/2016) kemarin.

Oleh karena itu, pemerintah belum meminta bantuan kepada negara lain.

"Pemerintah belum menginisasi atau mengeluarkan statement (pernyataan) minta bantuan internasional," ujar Sutopo, di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Rencananya, pada sore ini, BNPB akan mengirimkan bantuan senilai Rp 3,5 miliar dalam bentuk tenda posko sebanyak 10 unit, genset kapasitas 2.800 watt sebanyak 10 unit, makanan, family kit, dan lainnya dengan menggunakan pesawat terbang cargo dari Landasan Udara Halim Perdanakusuma ke Bandara Blang Bintang.

Begitu juga dari kementerian atau lembaga lainnya yang telah banyak menyalurkan bantuan ke Aceh.

Pada hari ini, TNI akan mendirikan rumah sakit lapangan di Pidie Jaya untuk menangani korban luka.

"Potensi nasional masih mencukupi. Artinya bisa dilakukan untuk melakukan penanganan baik untuk tanggap darurat atau pun pasca bencana nanti," kata Sutopo.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya mencatat telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,5 SR di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh pada Rabu, 7 Desember 2016, pukul 05.36 WIB.

Pusat gempa bumi terletak pada 5,25 LU dan 96,24 BT, tepatnya di darat pada jarak 106 km arah tenggara Kota Banda Aceh pada kedalaman 15 km.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com