Novanto Kembali, Fadli Zon Yakin Komunikasi Antara Pimpinan DPR Semakin Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meyakini komunikasi antarpimpinan di DPR semakin baik usai Setya Novanto resmi kembali menjadi Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin.

Sebab, Sosok Novanto tidaklah asing di kalangan politisi senayan. "Saya kira baik, kan kami sudah mengenal Pak Novanto sudah lama juga," ujar Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Fadli juga yakin hubungan Novanto dan Ade Komarudin tak bakal renggang.  

Fadli menambahkan, pergantian pimpinan DPR juga sudah melewati tahapan yang berlaku.

Wakil Ketua Umum Partai Geridnra ini pun yakin tidak akan ada persoalan yang timbul atas pergantian pimpinan tersebut.

"Ini kan mekanisme yang sudah ditempuh diambil oleh Fraksi Golkar untuk mengganti pimpinannya, jadi saya kira tidak ada masalah," ujarnya.

Novanto Resmi menjabat Ketua DPR setelah prosesi pengucapan sumpah jabatan dilakukan pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2016) sore.

Awalnya, DPR mengambil keputusan terkait usulan Partai Golkar melakukan pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto.

Dalam penyampaian sikap, tidak ada fraksi yang menolak Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR. Namun sejumlah catatan dari beberapa fraksi.

Pergantian pimpinan DPR berawal dari kesepakatan Dewan Pembina Golkar dengan DPP Partai Golkar yang mengajukan Setya Novanto menjadi Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin.

(Baca: Tanpa Halangan, Setya Novanto Resmi Jabat Ketua DPR

Kesepakatan itu diputuskan usai Setya Novanto berbicara 2 jam 45 menit dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Senin.

Keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

(Baca: Semua Fraksi Setuju Setya Novanto Kembali Jabat Ketua DPR)

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.

Adapun Novanto mundur dari kursi ketua DPR pada Desember 2015 lalu karena tersangkut kasus "Papa Minta Saham". Novanto dituding mencatut nama Jokowi untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia.