Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Kejar 95 Persen Wajib Pajak yang Belum Ikut "Tax Amnesty"

Kompas.com - 29/11/2016, 14:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku akan mengejar 95 persen wajib pajak lainnya agar ikut dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Musyarawah Nasional Real Estate Indonesia XV-2016 di Hotel Fairmount, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Awalnya Jokowi mengungkapkan bahwa tax amnesty periode pertama yang ditutup pada 30 Oktober lalu menuai kesuksesan.

Penerimaan uang tebusan mencapai Rp 97,2 triliun. Sementara deklarasi harta mencapai Rp 4.500 triliun dan repatriasi Rp 137 triliun.

(Baca: Jokowi: "Tax Amnesty" Kita Paling Sukses dalam Sejarah Dunia)

Sebagian akan dialihkan ke investasi di bidang properti. "Amnesti pajak kita pada periode yang pertama menjadi tax amnesty yang paling sukses di dunia," kata Jokowi disambut tepuk tangan antusias para pengusaha properti yang hadir.

Jokowi berharap kesuksesan serupa bisa terjadi untuk periode kedua program tax amnesty. Untuk itu, Jokowi meminta seluruh anggota REI yang belum ikut tax amnesty untuk segera mendaftar.

"Mumpung tarifnya masih 3 persen," kata dia. Jokowi pun mengungkapkan bahwa pemerintah sudah melakukan pengecekan, seberapa banyak wajib pajak yang sudah mengikuti tax amnesty.

(Baca: Kesuksesan "Tax Amnesty" Dinilai Jadi Capaian Gemilang Dua Tahun Jokowi-JK)

Ternyata jumlahnya hanya 5 persen dari seluruh total wajib pajak di Indonesia.

"Masih ada 95 persen yang masih akan saya kejar-kejar terus. Ya, tugas saya mengejar-ngejar saudara-saudara yang belum ikut tax amnesty. Agar semuanya menjadi clear, bersih, di bidang perpajakan kita," ucap Jokowi.

Kompas TVDirjen Pajak Terus "Blusukan" Ajak Ikut Amnesti

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com