Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pembina dan DPP Golkar Sepakat Majukan Novanto Jadi Ketua DPR

Kompas.com - 28/11/2016, 18:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pembina Partai Golkar akhirnya sepakat dengan DPP Partai Golkar yang mengajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI menggantikan Ade Komarudin.

Kesepakatan itu diputuskan usai Setya Novanto berbicara 2 jam 45 menit dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016).

"Dewan Pembina dan DPP sama menyetujui penetapan pergantian saudara Ade Komarudin dengan saudara Novanto menjadi Ketua DPR RI," ujar Aburizal membacakan isi kesepakatan, usai pertemuan.

Aburizal enggan mengungkapkan apa saja pertimbangan yang mendasari Dewan Pembina Golkar menyetujui keputusan itu.

Apalagi, Aburizal pernah menyampaikan surat kepada pimpinan DPR bahwa keputusan mengganti Ade dengan Novanto belum menjadi keputusan resmi partai.

Kebijakan itu baru sebatas keputusan internal partai. Aburizal hanya menyebut bahwa kata sepakat itu didasar atas persetujuan DPP dan seluruh struktur Dewan Pembina partai berlambang beringin tersebut.

"Pertimbangan sudah diberikan oleh Saudara Idrus Marham dan dapat diterima. Tidak ada penolakan dari semua DPP dan semua Wanbin," ujar Aburizal.

(Baca juga: Setya Novanto Kembali Digadang Jadi Ketua DPR, Apa Kata Aburizal Bakrie?)

Aburizal pun menyerahkan proses pengangkatan Novanto menjadi Ketua DPR ke mekanisme yang ada.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar, pada Senin (21/11/2016) memutuskan Setya Novanto kembali diajukan sebagai Ketua DPR RI menggantikan kader Golkar yang lainnya, Ade Komarudin.

Beberapa saat setelah itu, Dewan Pembina Partai Golkar berkirim surat ke pimpinan DPR. Wanbin Golkar berpendapat bahwa keputusan itu belum dibahas antara DPP dan Wanbin Golkar.

(Baca: Dewan Pembina Golkar Kirim Surat Minta Pergantian Ketua DPR Ditunda)

Kompas TV Polemik Kembalinya Novanto ke Puncak Senayan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com