Aburizal Akan Temui Novanto Terkait Wacana Pergantian Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa dia akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terkait wacana pencalonan kembali Novanto sebagai Ketua DPR RI.

Aburizal mengatakan, saat ini Dewan Pembina belum menentukan sikap terkait wacana tersebut sebelum ada pembahasan dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

"Tadi baru saja rapat dengan Dewan Pembina. Dewan Pembina menugaskan Ketua Dewan Pembina untuk melakukan pembicaraan dengan Ketua DPP," kata Aburizal, usai rapat di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).

"Jadi akan saya bicarakan dalam waktu dekat saya dengan Pak Novanto untuk menetapkan kebijakan itu," ujarnya. 

Meski demikian, secara pribadi Aburizal berharap seorang ketua umum partai tidak rangkap jabatan.

(Baca: Aburizal dan Akbar Harap Ketua Umum Partai Golkar Tak Rangkap Jabatan)

Aburizal menuturkan, posisi sebagai ketua umum dan ketua DPR merupakan posisi strategis yang membutuhkan perhatian khusus.

Namun keputusan tersebut kembali pada sikap Setya Novanto dan kesanggupan dalam menjalankan tanggung jawab partai jika ingin tetap mencalonkan sebagai Ketua DPR.

Aburizal pun mengingatkan bahwa Partai Golkar menargetkan kemenangan pada Pemilu 2019.

"Dua jabatan strategis ini memerlukan waktu yang begitu besar dari pejabatnya, saya kira tidak dirangkap. Tentu kami serahkan kembali kepada Pak Setya Novanto, sanggup menjalankan itu sebaik-baiknya? Karena Partai Golkar mengharapkan kemenangan pada 2019," kata Aburizal.

Partai Golkar mewacanakan akan mengembalikan kursi Ketua DPR RI kepada Setya Novanto.   Keputusan tersebut telah diputuskan pada rapat pleno DPP Partai Golkar.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto. 

(Baca juga: Ingin Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Golkar Seharusnya Pertimbangkan Aspek Etik)

Namun, Nurdin mengatakan, belum ada pembicaraan terkait posisi Ade Komarudin jika kursi ketua DPR dikembalikan kepada Novanto.

Adapun Novanto mundur dari kursi ketua DPR pada Desember 2015 lalu karena tersangkut kasus "Papa Minta Saham". Novanto dituding mencatut nama Jokowi untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.