Golkar Ingin Setya Novanto Jadi Ketua DPR, Ini kata Sekjen PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya persoalan pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto kepada Golkar.

Menurut Hasto, itu merupakan urusan internal partai berlambang pohon beringin itu. Hanya, Hasto mengatakan semestinya Pimpinan DPR sejak awal mencerminkan hasil Pemilu Presiden.

Artinya, kata dia, kursi Pimpinan DPR seharusnya diisi oleh kader partai politik (parpol) pendukung Pemerintah.

(Baca: Wacana Pergantian Ketua DPR, Ambisi Novanto Dinilai Sangat Menonjol)

"Salah satu hambatan konsolidasi politik Jokowi-JK ialah, partai yang tak puas mengubah Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD). Padahal mestinya hasil pemilu presiden senapas dengan yang terjadi di (Pimpinan) DPR," kata Hasto saat dihubungi, Jumat (25/11/2016).

Hal itu, kata Hasto, penting dilakukan agar pemerintahan yang terbentuk bisa bekerja secara efektif dengan dukungan maksimal dari DPR.

Karena itu, Hasto mengatakan, parpol pendukung pemerintah di DPR jangan hanya sekadar membahas pergantian ketua, tetapi juga menggagas komitmen untuk mendukung program pemerintah di DPR.

"Setelah partai menyatakan dukungan ke pemerintah, harusnya dinyatakan di DPR dengan menguatkan dukungan ke pemerintah," lanjut Hasto.

Rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan Novanto kembali menjadi Ketua DPR dilakukan pada Senin (21/11/2016).

(Baca: Sekjen Golkar: Setya Novanto Tidak Boleh Menolak Menjadi Ketua DPR RI)

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.