Meski Sistem Presidensial Menguat, Proses "Check and Balance" Dijamin Tetap Berlangsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuan utama penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 ialah memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Penguatan sistem presidensial ditandai dengan dukungan kuat dari parlemen karena koalisi telah dibangun sejak awal.

Hal tersebut tentu sebuah keuntungan bagi pemerintah karena akan mudah menghasilkan kebijakan politik.

Namun menguatnya sistem presidensial memunculkan kekhawatiran, yakni berkurangnya fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Sebab legislatif telah didominasi oleh partai pendukung pemerintah.

Pengamat politik Alfan Alfian mengatakan hal tersebut memang dimungkinkan terjadi. Namun menurut Alfan, ketika kontrol legislatif mengendur, proses check and balance dalam sebuah negara demokrasi tetap akan berjalan.

Hanya, kata Alfan, bisa jadi saluran utamanya tidak melalui legislatif, melainkan lewat aspirasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil.

"Kalau legislatif melemah, pasti kelompok masyarakat sipil akan menguat. Dan sebagai kelompok penekan mereka sangat bisa menyuarakan kepentingan masyarakat agar diperjuangkan oleh legislatif yang cenderung mendukung pemerintah," kata Alfan usai menyampaikan materi dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).

Peluang itu, kata Alfan, semakin terbuka mengingat tetap akan ada sebagian partai yang beroposisi. Melalui beberapa partai yang beroposisi itulah kelompok masyarakat sipil bisa menolak kebijakan pemerintah yang dirasa bertentangan dengan kepentingan rakyat.

"Jadi tetap masih berjalan proses check and balance meski sistem presidensial menguat," lanjut Alfan.