Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Bantah Konsolidasi Politik Jokowi akibat Ada Isu Pelengseran

Kompas.com - 15/11/2016, 08:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung menampik anggapan bahwa konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada satu pekan terakhir pasca-terjadinya aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/11/2016) lalu, karena ada upaya pelengseran terhadap Presiden.

"Enggak (ada upaya pelengseran). Yang jelas Presiden berkomunikasi, bersilaturahim, berdialog dengan siapa pun agar masyarakat ini segera tenang karena momentum perbaikan," kata Pramono seperti dikutip dari Setkab.go.id, Selasa (15/11/2016).

Menurut Pramono, konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke satuan TNI-Polri, ulama, hingga parpol itu dimaksudkan untuk menjaga kesejukan.

(Baca juga: Jokowi dan Konsolidasi Pasca-demo 4 November)

Presiden juga ingin sekaligus menyampaikan bahwa tidak ada intervensi terhadap kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dengan tidak melakukan intervensi, menurut Seskab, maka Presiden memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Polri untuk menindaklanjuti kasus itu.

"Mudah-mudahan segera ada keputusan," ujarnya.

Presiden, kata Pramono, berharap semua pihak bisa menerima apa pun keputusan yang diambil oleh Bareskrim Polri.

"Negara ini memang negara hukum. Negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan tekanan kekuatan politik, siapa pun yang melakukan itu,” ujar Pramono.

Oleh karena itu, Presiden berharap tidak ada aksi unjuk rasa susulan pada 25 November mendatang. (Baca: Jokowi Kembali Berharap Tak Ada Demonstrasi pada 25 November 2016)

Pramono menegaskan, ke depannya Presiden masih akan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden Jokowi bertemu dengan para tokoh agama yang terlibat langsung dalam aksi demonstrasi 4 November lalu, seperti FPI dan HMI, Seskab Pramono Anung menegaskan bahwa Presiden bisa berkomunikasi dengan siapa saja.

"Tetapi, yang jelas Presiden tentunya melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh  yang kemudian diharapkan bisa menenteramkan persoalan ini. Jadi itu yang dilakukan," ujarnya.

Kompas TV Jokowi: Kopassus Bisa Digerakkan saat Darurat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com