Penyidik KPK Tanya Hamdan Zoelva soal Proses Perkara di MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hamdan diperiksa terkait kasus suap sengketa Pilkada Bupati Buton di MK tahun 2012.

"Saya dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus Pak Umar (Samsu Umar Samiun), Bupati Buton periode 2012-2017. Ini terkait dengan perkara Pak Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) yang dulu," kata Hamdan usai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Hamdan menuturkan, dirinya dimintai konfirmasi mengenai mekanisme pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara.

Menurut Hamdan, mekanisme tersebut telah tercantum secara lengkap dalam putusan perkara.

"Jadi saya hanya dimintai, memberikan konfirmasi atas fakta-fakta yang sudah tertulis dalam berkas perkara itu," ucap Hamdan.

Menurut Hamdan, ia tidak mengetahui adanya aliran uang sebesar Rp 1 miliar untuk Akil. Keberadaan CV Ratu Samagat, perusahaan milik Akil yang jadi penampung uang suap, baru diketahui setelah berkas perkara dibuat.

Hamdan mengatakan jeda selama satu hari sebelum putusan diambil, merupakan waktu yang singkat.

Jeda waktu tersebut, lanjut dia, sesuai proses persidangan pada umumnya.

"Sehari ia sangat minimalis celahnya. Kalau terlalu panjang celah pemberian suap semakin banyak. Kalau diputus pagi siang langsung putus menulis putusannya kan enggak mungkin," ujar Hamdan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka. Penetapan itu terkait dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada 2012.

Samsu sebelumnya mengaku pernah memberikan uang Rp 1 miliar untuk Akil. Ketika uang itu diberikan, sekitar 2012, Akil masih menjabat hakim konstitusi.

Menurut Samsu, pemberian uang Rp 1 miliar itu berkaitan dengan sengketa Pilkada Buton yang bergulir di MK.

(Baca: KPK Tetapkan Bupati Buton sebagai Tersangka Suap)

"Saya transfer ke CV Ratu Samagat, Rp 1 miliar," kata Samsu saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait perkara di MK dengan terdakwa Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/3/2014).

Saat ini Akil menjalani masa hukuman penjara seumur hidup karena menerima suap sembilan sengketa Pikada di MK pada 2011.

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka yang terkait suap Pilkada. Dalam putusan akhir Mahkamah Agung, lebih dari 10 sengketa Pilkada di MK dikaitkan dengan kasus suap Akil.

Sebagian besar di antaranya sudah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi dan para oknumnya sudah bersatus terpidana.