Ubah Satu Pasal Bisa Makan Waktu, Lambatnya RUU Pemilu Munculkan Kekhawatiran

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 bisa saja tidak sesuai seperti yang diharapkan.

Sebab, hingga saat ini pemerintah belum juga menyampaikan draf revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

"RUU Pemilu sangat terlambat. Memang agak mengkhawatirkan bila revisi UU tetap molor, tidak disampaikan segera oleh pemerintah ke DPR," ujar Ray dalam sebuah diskusi di bilangan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (20/10/2016).

Ray menjelaskan, ada beban berat dalam proses merevisi UU pemilu. Berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, menurut Ray, DPR membutuhkan waktu yang panjang untuk merevisi beberapa pasal saja.

Sebab, untuk mencapai keputusan saat akan mengubah satu pasal saja akan dipenuhi berbagai perdebatan dan pertimbangan.

"Kita sudah punya pengalaman mengubah satu atau dua pasal saja direvisi bisa makan waktu sampai satu tahun. Apa artinya kalau beban revisinya begitu besar," kata Ray.

Maka dari itu, kata Ray, sebaiknya pemerintah segera mengirimkan draf revisi RUU tersebut. Sehingga, pemilu serentak 2019 nanti tetap sesuai harapan dan cita-cita yang selama ini didengungkan.

DPR telah meminta kepada pemerintah untuk segera menyampaikan draf RUU Pemilu. (Baca: Draf RUU Pemilu Tak Kunjung Diserahkan, DPR Akan Kirim Surat ke Pemerintah)

Selain karena jadwal pemilu 2019 yang semakin dekat, DPR juga akan segera memasuki masa reses pada 28 Oktober 2019.

Sementara itu, masa sidang akhir tahun DPR sangat singkat sehingga waktu pembahasannya akan mepet.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjanjikan draf RUU Pemilu akan diserahkan kepada DPR sebelum memasuki masa reses pada 28 Oktober.

(Baca juga: Mendagri Optimistis Draf Final RUU Pemilu Selesai Pekan Ini)