Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imparsial Sebut Jokowi Rekrut Orang Tanpa Perhatikan Rekam Jejak Pelanggaran HAM

Kompas.com - 19/10/2016, 21:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai tidak memperhatikan apakah orang-orang yang dipilih sebagai menteri merupakan sosok yang bersih dari catatan pelanggaran HAM masa lalu.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri.

"Presiden tidak melihat aspek HAM sebagai salah satu parameter atau ukuran dalam seleksi menteri atau orang-orang yang bekerja di sekelilingnya," ujar Gufron di kantor Imparsial, Jakarta Selatan pada Rabu (19/10/2016).

Dampaknya, menurut Gufron, sejumlah sosok yang berdasarkan catatan masyarakat sipil terlibat dalam perkara pelanggaran HAM, dapat bekerja di lingkungan kekuasaan.

Mereka turut memberikan masukan kepada Presiden terkait sejumlah kebijakan, termasuk penyelesaian kasus HAM. Gufron pun menyebut dua orang sosok yang dimaksud.

"Contoh saja, Menko Polhukam Wiranto yang menurut catatan masyarakat sipil itu diduga bertanggung jawab dalam beberapa kasus HAM. Antara lain Timor-Timur. Kemudian Hendropriyono terkait Munir," ujar Gufron.

(Baca juga: Jokowi: "PR" Kita Pelanggaran HAM Masa Lalu, Termasuk Kasus Mas Munir)

Keberadaan sosok-sosok itu, menurut Gufron, menjadi penghambat cita-cita Jokowi sendiri, khususnya dalam hal penyelesaian perkara HAM berat di masa lalu.

"Bagaimana mungkin orang yang terlibat dalam kasus itu diminta menyelesaikan kasus yang melibatkan dia. Saya kira itu ukuran yang secara sederhana bisa dilihat publik," ujar dia.

Gufron berharap, jika Presiden tetap mempertahankan mereka berada di lingkar kekuasaan, paling tidak Presiden membentuk tim independen yang mengurus penyelesaian perkara HAM berat di masa lalu.

Hal itu meminimalisir intervensi dari orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM masa lalu.

Wiranto sendiri telah membantah tuduhan yang menyebut dirinya melanggar hak asasi manusia. Wiranto meminta agar pihak-pihak yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.

(Baca: Wiranto: Buktikan Kapan dan di Mana Saya Melanggar HAM, Saya Akan Jawab)

Kompas TV Hasil Tim Pencari Fakta Kematian Munir Harus Diumumkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com