Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Said Didu: Jonan Bukan Seorang "Yes Man"... Jokowi Bisa Dengar Masukan Jujur

Kompas.com - 15/10/2016, 21:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Said Didu, menilai bahwa ketegasan Ignasius Jonan dalam memimpin dapat menjadi modal besar bagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.

Said mengatakan bahwa Jonan telah sukses mereformasi PT Kereta Api Indonesia saat ia menjadi Direktur Utama PT KAI.

Meski hal itu belum tentu menjamin kesuksesan serupa di ESDM, tetapi Said yakin bahwa ketegasan Jonan akan menjadi modal dasar Jonan untuk mereformasi sektor ESDM.

"Kita dulu juga sama-sama tahu kalau kereta api itu banyak premannya, tetapi Jonan berhasil membuktikannya dengan reformasi besar-besaran yang dia lakukan. Ini sama halnya juga di ESDM yang banyak mafianya," kata Said dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).

Said mengaku mengenal Jonan saat menjadi tim evaluasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ia berpendapat bahwa Jonan merupakan orang yang memiliki prinsip dan kepiawaian dalam mengelola birokrasi.

Menurut Said, Jonan adalah tipe orang yang menginginkan timnya memiliki irama kerja dan kesungguhan bekerja yang sama dengan dirinya.

Ia juga menilai sudah pas bila Jonan yang tegas dan berani melakukan hal benar berada di Kementerian ESDM.

"Jonan bukan seorang 'Yes Man'. Itu bagus agar Presiden Jokowi bisa mendengar masukan yang jujur dari Jonan," kata Said.

Jokowi melantik Jonan sebagai Menteri ESDM baru dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM, Jumat (14/10/2016). Menurut Jokowi, alasan utama penunjukan keduanya adalah alasan manajerial.

"Ini isu manajemen, jangan ditarik ke isu-isu personal dan politik," kata Jokowi.

Sebelum penunjukan Jonan, posisi Menteri ESDM dipegang oleh pelaksana tugas sementara, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

(Baca juga Jokowi dan Jonan Harus Samakan Persepsi untuk Berantas Mafia ESDM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com