Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Imbau Masyarakat Jeli Pilih Agen Perjalanan Haji

Kompas.com - 12/09/2016, 17:16 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, penipuan pemberangkatan jamaah haji melalui Filipina oleh agen ilegal merupakan bentuk kejahatan terorganisasi.

Pelaku, kata Boy, memanfaatkan terbatasnya kuota haji dan antusiasme tinggi masyarakat yang ingin segera melaksanakan rukun Islam ke lima itu.

"Masyarakat, dengan ada penawaran ini tergiur," ujar Boy di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Senin (12/9/2016).

Terkait masalah tersebut, Boy meminta masyarakat yang ingin beribadah haji bisa lebih jeli memilih agen perjalanan.

Masyarakat, kata Boy, diharapkan tidak mudah terlena oleh berbagai penawaran menarik yang ditawarkan.

Mantan Kapolda Banten itu mengimbau masyarakat bisa memastikan legalitas agen perjalanan yang akan dipilih.

"Penyelenggara haji yang tawarkan jasanya itu pertama legalitasnya harus dicek," kata Boy.

Kemudian, lanjut dia, masyarakat juga harus bisa memastikan cara pemberangkatan yang digunakan adalah cara yang wajar atau legal.

Boy mengatakan, umat muslim yang berangkat ke "tanah suci" harus bisa memastikan bahwa paspor yang digunakan adalah paspor Indonesia.

Penggunaan paspor negara lain, kata dia, bukanlah hal yang wajar dilakukan.

"Dipastikan cara pemberangkatannya, ini kan sesuatu yang tidak lazim ya, warga kita harus berangkat lewat Filipina lalu dilengkapi dengan paspor bukan negara kita. Ini kan enggak lazim," tutur Boy.

Maka dari itu, Boy meminta masyarakat lebih antisipatif guna menghindari terulangnya penangkapan WNI yang akan berangkat haji melalui Filipina.

"Tentu kritis di awal lebih bagus sehingga kepastian rute, penggunaan paspor tidak menggunakan cara seperti ini lagi," kata dia.

Boy meminta seluruh pihak membantu mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat luas.

Sehingga, masyarakat yang ingin beribadah haji tidak mengalami persoalan serupa 177 jemaah calon haji WNI yang ditangkap di Filipina.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com