Menkominfo: Pelaksanaan "e-Government" Harus Tersinergi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pelaksanaan pemerintahan secara elektronik atau e-government diperlukan untuk mengefisiensi kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.

Namun, hal lain yang lebih penting adalah bagaimana menyinergikan penggunaan aplikasi e-government agar lebih sederhana. Baik aplikasi yang dimiliki antar kementerian, maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Rudiantara mengatakan, selama ini masing-masing kementerian menerapkan konsep e-government versi mereka sendiri.

Itu tidak salah. Namun, penerapan aplikasi e-government juga membutuhkan biaya tidak sedikit.

"Ini pemborosan terjadi luar biasa. Kalau menurut saya, kalau bisa membuat pilot project, kita bisa meraih hasil luar biasa dari e-government," kata Rudi saat menyampaikan paparan pada e-Government Summit 2016 di Jakarta, Selasa (6/9/2016).

"Kita bisa menggunting aplikasi-aplikasi dari kementerian-kementerian. Karena aplikasi itu harus di-maintain, kalua terapkan satu standar, maka penghematannya akan luar biasa," ujarnya.

Dengan menyinergikan e-government, Rudi menambahkan, ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan.

Pertama, dari sisi e-budgeting. Penyusunan program kerja pemerintah tidak lagi berdasarkan money follow the program atau anggaran yang dibuat sesuai program, sebagaimana yang masih terjadi di kementerian saat ini.

"Jadi tidak lagi masing-masing kementerian buat anggaran," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah dapat membuat tema atas pembangunan apa yang menjadi prioritas. Setelah itu, pemerintah akan membuat road map apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan program prioritas itu.

Penyusunan anggaran pun berdasarkan pada tema yang telah ditentukan.

Keuntungan kedua, kata dia, yaitu dapat dikembangkan system pengawasan berdasarkan modul bisnis yang telah disusun di dalam anggaran.

Misalnya, modul untuk pengawasan dana desa. Saat ini, penyaluran dana desa, menurut Menkominfo, sebesar Rp 700 miliar untuk masing-masing desa. Tahun depan jumlah itu akan bertambah.

"Nah, bagaimana kita mengendalikan (penggunaaan dana desa) dalam konteks yang sederhana. Karena pengendalian pengawasan ini juga harus berjalan efektif dan efisien," ujarnya.