Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Harap Manuver Golkar Tak Ganggu Kinerja Jokowi

Kompas.com - 04/09/2016, 17:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, tidak tepat langkah Partai Golkar yang sudah sejak dini membahas strategi pemenangan Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.

Dia berharap manuver Golkar tidak mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Mudah-mudahan langkah Golkar tidak memecah konsentrasi dan fokus kita untuk pencapaian target-target yang sudah ditetapkan," kata Hendrawan saat dihubungi, Minggu (4/9/2016).

Hendrawan menilai, tahun 2016-2018 merupakan tahun akselerasi pembangunan. Semua elemen termasuk partai politik harus fokus membantu pemerintah.

(baca: Anggap Tak Etis Bicara Pilpres, Hanura Minta Jokowi Tak Terpancing Manuver Golkar)

Pada awal 2019, parpol baru bisa fokus pada pemilu presiden sehingga kegaduhan politik bisa dikelola seminimal mungkin.

Namun, Hendrawan sendiri menilai wajar apabila Golkar sudah buru-buru memikirkan pilpres dengan mendompleng nama Jokowi.

Setelah konflik internal berkepanjangan, Golkar ingin kembali membangun citra positif di masyarakat. Ia hanya berharap citra itu tak dibangun secara berlebihan.

"Kalau berlebihan membangun citra, energi kita untuk kerja nyata bisa terkuras," ucap Anggota Komisi XI DPR ini.

Partai Golkar sebelumnya menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang salah satunya membahas pemenangan Jokowi di pilpres 2019.

Dalam acara di Hotel Peninsula, Jakarta, yang sudah ditutup pada Sabtu (4/9/2016) malam itu, sudah muncul usulan calon wakil presiden pendamping Jokowi.

(baca: Politisi PDI-P Sindir Golkar yang Buru-buru Dukung Jokowi pada Pilpres 2019)

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjadi salah satu yang diusulkan.

"Bu Sri Mulyani, Bu Khofifah Indar Parawansa, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kita harus mulai menginventarisir nama cawapres mulai sekarang," kata Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jambi, Gusrizal.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, saat ini belum waktunya untuk membicarakan Pilpres.

(baca: Bagi Jokowi, Belum Saatnya Bicara Pilpres 2019)

 

Ia meminta semua pihak fokus bekerja sama untuk membantu pemerintah menghadapi persaingan global yang semakin berat ke depan.

"Persaingan ini akan kita menangkan kalau kita bergandengan dalam satu kesatuan, dari pusat sampai dengan daerah sinergi total. Kalau nanti ada pilpres, ya sudah tarungnya nanti saja. Sekarang ini kerja semua bareng-bareng untuk negara yang kita cintai," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Kompas TV Golkar Dukung Jokowi Maju Pilpres 2019? -Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com