Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Rakor, Golkar Bahas Strategi Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019

Kompas.com - 02/09/2016, 10:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar akan menggelar rapat koordinasi teknis pemenangan pemilu wilayah Indonesia I, yang meliputi Sumatera dan Jawa.

Rakor ini digelar untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2017 dan 2018, serta pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019.

"Program pemenangan Pak Jokowi untuk 2019 juga akan dibahas, bagaimana cara kami memenangkannya disana," kata Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Golkar untuk wilayah Indonesia I, Nusron Wahid, melalui pesan singkat kepada wartawan, di Kantor DPP Golkar, Kamis (1/9/2016).

(Baca: Bagi Jokowi, Belum Saatnya Bicara Pilpres 2019)

Acara akan berlangsung di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, mulai hari ini, Jumat (2/9/2016) hingga Minggu (4/9/2016).

Rakor akan dibuka Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Pengurus Golkar dari provinsi dan kabupaten yang akan menghadapi pilkada serentak pada tahun 2017 dan 2018 juga akan menghadiri rakor ini.

Nusron menilai, pencalonan Jokowi di pilpres 2019 harus dipersiapkan sejak dini.

Ia yakin, proses pemenangan Jokowi ini tidak akan mengganggu kinerja pemerintah karena Presiden tak ikut terlibat langsung di dalamnya.

(Baca: Dukung jika Maju di Pilpres 2016, Golkar Ingin Rebut Jokowi dari PDI-P?)

"Jadi Pak Jokowi tidak usah kampanye, biar kita semua yang siapkan. Pak Presiden bekerja untuk rakyat biarkan kita bekerja memenangkan di Pilpres 2019," kata Nusron.

Dukungan Golkar untuk Jokowi pada Pilpres 2019 sudah disampaikan secara resmi pada Rakernas beberapa waktu lalu. Namun, Jokowi enggan menanggapi dukungan tersebut. Ia mengatakan, belum saatnya bicara soal Pilpres 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com