Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sindir Golkar yang Buru-buru Dukung Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 24/07/2016, 17:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Maruarar Sirait menyindir Partai Golkar yang terkesan buru-buru menyatakan dukungan kepada Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Hal tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting di Jakarta, Minggu (24/7/2016).

Survei ini SMRC itu mengenai kinerja Jokowi menjelang dua tahun pemerintahan. Survei juga mengukur elektabilitas Jokowi yang hingga hari ini masih teratas.

Di tengah-tengah acara, Maruarar tiba-tiba saja menyindir langkah Golkar yang memutuskan mendukung Jokowi pada Plpres 2019. Ia meminta politisi Golkar Agun Gunanjar yang juga hadir dalam acara tersebut untuk menjelaskan.

(Baca: Golkar Pastikan Dukungan untuk Jokowi dalam Rapimnas Akhir Juli)

"Golkar ini cepat sekali mendukung Jokowi ya, mungkin Kang Agun bisa dijelaskan. Sudah seperti Pak JK saja itu, lebih cepat lebih baik," sindir Maruarar.

Menanggapi hal tersebut, Agun pun menjelaskan bahwa keputusan mendukung Jokowi bukanlah sesuatu yang diambil secara terburu-buru. Golkar sudah melakukan analisis kinerja Jokowi-JK selama satu setengah tahun belakangan di berbagai aspek, mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga sosial.

"Insya Allah, kami sudah punya dokumen, kami sudah lakukan analisis, rapimnas 27-28 Juli mendatang kami deklarasikan Jokowi sebagai capres 2019-2024," kata dia.

Namun, Maruarar tak puas dengan penjelasan Agun itu. Ia ragu Golkar akan tetap konsisten mempertahankan keputusannya sampai Pilpres 2019. Ia lalu menyinggung saat Golkar satu setengah tahun menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi.

"Berarti satu setengah tahun kemarin salah ya? Jangan-jangan nanti 2019 ada alasan lain lagi. Saya hanya mengingatkan soal konsistensi. Ketidakpercayaan rakyat itu kalau kita tidak konsisten," kata dia.

Agun pun mengakui bahwa keputusan Golkar menjadi partai oposisi adalah sesuatu yang salah. Namun, ia menjamin Golkar akan konsisten dengan keputusannya mendukung Jokowi. "Bukan sesuatu yang mudah kami memutuskan mendukung Jokowi," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar akan mendeklarasikan dukungannya terhadap Jokowi untuk maju pada Pilpres 2019 di rapimnas tanggal 27 dan 28 Juli di Jakarta.

(Baca: Kata Setya Novanto, Golkar Siap Dukung Jokowi pada Pilpres 2019)

"Salah satu agenda yang akan dibahas dalam rapimnas tersebut dukungan terhadap Jokowi sebagai presiden. Ini merupakan pemantapan konsolidasi politik Partai Golkar yang merupakan mandat dari Munaslub Bali 2016," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat dikonfirmasi, Selasa (12/7/2016).

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menegaskan, partainya siap mendukung Presiden Joko Widodojika ingin mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada Pilpres 2019.

 

"Sepanjang rakyat mendukung Jokowi untuk menjadi presiden, saya selaku Ketua Umum Partai Golkar, saya akan mendukung dan membela Jokowi," kata Novanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Kompas TV Golkar dan PAN Merapat ke Pemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com