KPK Periksa Mantan Dirjen Minerba sebagai Saksi Kasus Gubernur Sultra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Setiawan.

Bambang merupakan Dirjen Minerba Kementerian ESDM sejak 17 Juli 2008 hingga 1 April 2011. 

Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam dalam persetujuan dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Provinsi Sultra selama 2009 sampai 2014.

"Bambang diperiksa sebagai saksi untuk kasus NA (Nur Alam)," ujar Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, ketika dikonfirmasi, Jumat (2/9/2016).

Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra selama 2009 hingga 2014.

Penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Nur Alam diduga mendapatkan kick back dari pemberian izin tambang tersebut.