Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekolah Parlemen Dinilai Lebih Cocok untuk Masyarakat agar Tahu Peran DPR

Kompas.com - 28/08/2016, 17:16 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam menilai rencana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin untuk membuat sekolah parlemen tidaklah tepat.

Menurut Roy, sekolah parlemen seharusnya diberikan untuk masyarakat.

"Sehingga masyarakat tahu, apa sih peran anggota DPR. Karena anggota DPR nanti akan berganti," kata Roy di kantor Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Jakarta, Minggu (28/8/2016).

Menurut Roy, tantangan DPR dewasa ini adalah membuat masyarakat peduli terhadap parlemen. Ia menilai, selama ini masyarakat memilih anggota DPR tidak berdasarkan pemahaman pada fungsi dan tugas DPR.

"Sekolah Parlemen untuk masyarakat itu tidak melanggar peran dan kewenangan DPR. Salah satu tugas DPR adalah mendidik masyarakat untuk paham apa itu DPR," ucap Roy.

Roy menuturkan, adanya kekeliruan calon legislatif saat berkampanye mengumpulkan suara saat pemilu. Calon legislatif seringkali memberikan janji pembangunan kepada masyarakat.

"Terlihat kampanye 2014 lalu anggota DPR berjanji seolah mereka eksekutif, bangun A, B, C. Yang harus diberikan, pengetahuan kepada pemilih adalah tentang fungsi parlemen," kata Roy.

"(Rakyat berpikir), saya memilih anggota DPR, karena ingin agar DPR itu mewakili mereka menyampaikan aspirasinya," ujar Roy.

Ketua DPR Ade Komarudin sebelumnya mengatakan, gagasan tersebut dicetuskan sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dewan.

Selain itu, sekolah parlemen diharapkan bisa membuat standar kualitas legislator meningkat. (Baca: DPR Ingin Bentuk Sekolah Parlemen)

"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," ujar Ade.

Sekolah yang ditargetkan dapat direalisasikan tahun ini tersebut rencananya diikuti semua Anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia. Lebih jauh Ade berharap, ke depannya semua partai politik juga bisa ikut terlibat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com