BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Mahkamah Konstitusi

Resmi, Indonesia Jadi Sekretariat Tetap Asosiasi MK Se-Asia!

Kompas.com - 10/08/2016, 23:33 WIB
Sri Noviyanti

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com – Board of Members Meeting (BoMM) 3rd Congress Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions (AACC), Rabu (10/8/2016), memutuskan Indonesia menjadi sekretariat tetap asosiasi mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis se-Asia ini.

“Nah tadi saat pertemuan Board of Members Meeting (BoMM) sudah diputuskan bahwa Indonesia resmi menjadi sekretariat tetap AACC di bidang Perencanaan dan Koordinasi,” ujar Ketua Mahikamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, seusai BoMM.

Sebelumnyasudah menguat, usulan Indonesia menjadi lokasi sekretariat tetap AACC. Mayoritas anggota asosiasi merekomendasikan Indonesia menjadi sekretariat tetap ini pada pertemuan para sekretaris jenderal anggota AACC, Selasa, (9/8/2016).

Menurut para delegasi, Indonesia memiliki perencanaan dan koordinasi baik.  

Seperti pembicaraan dalam pertemuan para sekretaris jenderal, Indonesia akan menjadi sekretariat tetap bersama Korea Selatan. Negara itu dianggap punya keunggulan di bidang penelitian dan pengembangan.

“Kami sudah sepakat, bentukannya berupa sekretariat bersama,” tambah Arief.

Siapkah?

Sebelumnya, ada tiga negara yang menyatakan siap menjadi lokasi kedudukan tetap sekretariat tersebut. Indonesia, Korea Selatan, dan Turki adalah tiga negara tersebut.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Board of Members Meeting anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia dan Lembaga Sejenis (Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions atau AACC) berfoto, Rabu (10/8/2016).

Namun, usulan mayoritas delegasi condong pada dua negara, yaitu Indonesia dan Korea. Selatan. Selain dinilai memiliki kemampuan khusus, dua negara ini juga dianggap berpengalaman memegang kendali AACC.

Baik Indonesia maupun Korea Selatan pernah menjadi Presiden AACC.

Ditemui usai pertemuan sekretaris jenderal MK negara anggota AACC, Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah menyatakan, Indonesia memang sudah terbukti siap. Hal itu dibuktikan dengan beberapa acara AACC yang diselenggarakan di sini.

“Indonesia pernah memfasilitasi empat kali pertemuan sekretaris jenderal, lalu dua kali BoMM. Kemudian tiap tahunnya diadakan short course di sini (Indonesia),” tutur Guntur, Selasa (10/8/2016).

Penilaian tentang kemampuan Indonesia dalam perencanaan dan koordinasi bermula dari kegiatan-kegiatan itu.

Sementara itu, delegasi Korea Selatan juga menyatakan kesiapan bersama Indonesia menjadi sekretariat tetap.

Ketua MK Korea Selatan Han Chul Park mengatakan, dalam rencana menengah dan panjang bahkan mahkamah konstitusi negaranya akan akan membuat beberapa proyek terkait bidang penelitian dan pengembangan.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Ketua Mahkamah Konstitusi asal Korea Selatan Han Chul Park saat pertemuan Board of Members Meeting (BoMM) di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/8/2016).

“Contohnya, kami tahu sistem MK tiap negara berbeda. Maka, kami akan melakukan penelitian bersama untuk memenuhi hak konstitusional warga negara. Kami fokus pada pemenuhan hak asasi manusia dan berkomitmen mewujudkan demokrasi,” papar Park.

Rencananya, lanjut Park, akan ada simposium dengan tema Undang-undang Dasar dan konstitusionalisme akan mereka gelar pada awal 2017.

Sebelumnya, mayoritas delegasi negara anggota pada saat pertemuan para sekretaris jenderal MK sepakat merekomendasikan Indonesia dan Korea sebagai sekretariat tetap. Satu-satunya negara yang tidak sepakat adalah Turki.

Delegasi Turki berpendapat, sekretariat tetap di lebih dari satu negara tidak akan efektif karena rentan menimbulkan ambiguitas.

Usulan Turki tidak dikabulkan oleh forum. Meski demikian, Turki didaulat menjadi divisi pusat pelatihan dan pendidikan untuk mendukung dua negara yang sudah dipilih sebagai sekretariat tetap.

“Turki kami beri peran karena ia memang unggul di bidang pusat pelatihan dan pendidikan. Acara summer school di sana sudah terbukti bagus,” kata Guntur usai pertemuan BoMM.


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com