Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haris Azhar: Saya Sampaikan Keterangan Freddy ke Presiden, tetapi Tak Ada Respon

Kompas.com - 05/08/2016, 18:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menegaskan bahwa publikasi ”Cerita Busuk Seorang Bandit” melalui akun Facebook Kontras pada Kamis (28/7/2016) merupakan salah satu cara untuk mengingatkan seluruh otoritas negara terkait, dan juga memastikan publik mendapatkan informasi secara terbuka.

Haris menjelaskan, publikasi “Cerita Busuk Seorang Bandit” tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik institusi Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Pihak Kontras, kata Harris, telah mengupayakan informasi tersebut dapat didengar dan diterima Presiden Joko Widodo terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada publik, agar dapat diambil langkah yang tepat dan cepat. Namun, upaya tersebut tidak mendapat respon.

"Kami telah mencoba memberikan informasi awal ini kepada Presiden, namun harapan tersebut tidak mendapatkan respon yang memadai. Oleh karena itu, kami memilih melalui media sosial," ujar Haris, di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

(Baca: Wapres: Dengan Dilaporkan, Justru Haris Azhar Bisa Jelaskan Secara Detail)

Lebih lanjut, Haris mengatakan, setiap warga negara berhak untuk berkontribusi dalam pengawasan dan pemajuan kerja institusi negara. Warga juga memiliki kebebasan untuk mengutarakan kesalahan pelaksanaan atau kebijakan dari institusi tersebut dan mengupayakan perbaikannya.

Dalam konteks tersebut, Haris mempublikasikan keterangan yang disampaikan secara langsung oleh Freddy Budiman kepada dirinya.

Oleh sebab itu, Haris memiliki harapan bahwa informasi mengenai keterangan Freddy Budiman, ditempatkan dan ditanggapi secara proporsional dan profesional, dengan mengedepankan kepentingan umum dan tujuan memerangi darurat kejahatan narkotika.

"Hal ini adalah satu indikator kemajuan ruang demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dalam sejumlah payung hukum negara," kata Haris.  

(Baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)

Selain itu, Haris menuturkan, cerita Freddy Budiman hanya salah satu dari ribuan informasi dan pengaduan yang diterima dari masyarakat sejak Kontras berdiri.

Kontras, kata Harus, secara penuh mendedikasikan diri untuk berkontribusi dalam perbaikan penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Dia pun berharap informasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo, diantaranya dengan membentuk Tim Independen Pemberantasan Mafia Narkoba, dibawah Koordinasi Presiden.

"Saya percaya masyarakat menanti wajah negara yang bersih, terbuka dan siap membela kepentingan umum. Bukan wajah negara yang alergi terhadap informasi dan dorongan serta pastisipasi rakyat dalam mendukung  perbaikan dan penguatan kerja institusi negara seperti Polri, BNN dan TNI," ungkap dia.

Kompas TV Cemarkan Nama Baik, Status Koordinator Kontras Terlampor
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com