Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Anggap Sombong Pengusaha yang Tak Mau Pakai "Tax Amnesty"

Kompas.com - 21/07/2016, 12:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar pengusaha memanfaatkan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR.

Menurut Kalla, program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi pengusaha yang masih memiliki masalah dengan urusan pajaknya.

"Kalau tidak mau pakai, artinya sombong. Pemerintah sudah kasih kesempatan," kata Kalla saat menghadiri sosialisasi UU Pengampunan Pajak di hadapan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Kalla mengatakan, pengampunan pajak yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha merupakan kesempatan langka. Belum tentu langkah serupa akan diberikan dalam kurun waktu dekat.

 

(Baca: Ada Upaya Singapura Jegal "Tax Amnesty", Ini Kata Kemenkeu)

Pemerintah sebelumnya pernah menerapkan pengampunan, yaitu saat mengatasi kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Saat itu, pemerintah berjanji tidak akan menghukum anggota gerakan separatis tersebut asal mematuhi apa yang disyaratkan pemerintah.

"Diberikan amnesti kepada ribuan orang yang semestinya dipenjara, tetapi ada satu syaratnya, 'eh itu senjata yang kau bawa serahkan, maafin kalian'. Jadi, mereka setor senjata, setor senjata, aman,” kata dia.

 

(Baca: "Tax Amnesty" Diganggu Singapura dan Digugat di MK, Apindo Siap Pasang Badan)

Untuk program pengampunan pajak, ada beberapa ketentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha jika ingin diberi pengampunan. Aturan itu telah diatur di dalam UU Pengampunan Pajak.

JK menambahkan, pemerintah sengaja menerapkan tax amnesty pada tahun ini. Sebab, pada tahun 2018, sudah diterapkan sistem perbankan terbuka dunia.

(Baca: Jokowi: Saya Tahu Banyak yang Simpan di Swiss, Singapura)

Dengan sistem tersebut, apabila ada pengusaha yang tidak membayar pajak, mereka dapat diburu layaknya teroris.

"Yang namanya sistem terbuka itu seperti itu. Oh, ada uang di sini, di Swiss, dari mana asalnya, oh dari Indonesia, tidak bayar pajak, ah ditangkap. Ini jadinya. Jadi, ini kemurahan pemerintah agar kita tidur enak," kata dia.

Kompas TV Pengampunan Pajak Akan Dimulai Senin Depan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com