Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurhadi Tak Hadir, Komisi III Tolak Perwakilan MA Bahas APBN-P 2016

Kompas.com - 09/06/2016, 13:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III DPR Benny K Harman "mengusir" Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (MA) Aco Nur dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait pembahasan APBN Perubahan 2016, Kamis (9/6/2016).

Aco Nur datang mewakili Sekretaris MA Nurhadi Abdurachman yang tidak bisa hadir.

Kepada perwakilan MA, Benny mengatakan, Komisi III hanya bisa membahas anggaran dengan kuasa pengguna anggaran langsung.

"Di MA, kuasa pengguna anggarannya ya Sekretaris MA, bukan yang lain. Kalau soal anggaran tak bisa diwakili karena itu terkait kewenangan," kata Benny saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

(Baca: KPK Terima Laporan Transaksi Keuangan Nurhadi dan Istrinya dari PPATK)

Benny mengaku tak bermaksud menghalangi MA untuk segera membahas anggaran terkait APBN-P 2016. Hanya, Komisi III tidak bisa bicara dengan pihak yang tidak punya kewenangan.

"Gimana nanti kalau ada masalah, apalagi tadi ada soal bangun gedung," kata politisi Partai Demokrat itu.

(Baca: Jadi Pejabat di MA, Istri Nurhadi Belum Serahkan LHKPN ke KPK)

Sementara itu, Aco Nur mengatakan, Nurhadi berhalangan hadir karena tengah hadir di acara pelatihan pegawai Sekretariat MA.

"Beliau berhalangan hadir karena ada acara pelatihan. Saya ditugaskan menggantikan, tetapi tidak diterima karena bukan kuasa pengguna anggaran," ucap Aco.

(Baca: Sopir hingga Ajudan Nurhadi Pun Menghilang Saat Akan Diperiksa KPK)

Nurhadi kini tengah terseret kasus dugaan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dan istrinya Tin Zuraida sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi.

Kompas TV KPK Periksa Istri Sekretaris MA
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com