Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepengurusan Golkar Dinilai Cerminkan Kelemahan Setya Novanto

Kompas.com - 27/05/2016, 18:05 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik PARA Syndicate, Toto Sugiarto, mempertanyakan kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Sikap Toto itu berdasarkan komposisi kepengurusan sementara Partai Golkar yang sudah beredar. Di dalamnya, mencantumkan sejumlah nama yang pernah mendapat vonis hukum dan etik.

"Dari sisi kepemimpinan, bagaimana membuat kebijakan yang baik dan tidak kontroversial, bagaimana membuat kabinet yang itu saya kira (Setnov) kurang optimal," ujar Toto saat dihubungi, Jumat (27/5/2016).

"Saya kira, di situlah kelemahan Setnov. Kurang sensitif dari sisi integritas, kurang sensitif dari sisi pemilihan orang-orangnya yang terbebas dari citra negatif," tutur Toto.

Ia menambahkan, sebagai ketua umum yang baru di Partai Golkar, Novanto seharusnya bisa lebih selektif memasukkan sejumlah nama.

Pemilihan orang-orang yang membantu dirinya membesarkan partai tentu menjadi hal yang sangat penting. Karena dengan memilih orang secara selektif, itu menunjukkan kekuatan dan kelemahan Novanto sebagai seorang pemimpin.

"Ini jelas kelemahan dia. Karena seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memilih kepengurusannya secara musyawarah untuk memilih yang baik," kata Toto.

Setya Novanto memang belum mengumumkan secara resmi nama-nama yang masuk dalam kepengurusan Partai Golkar.

Namun, di kalangan wartawan sudah beredar daftar kepengurusan Partai Golkar, disertai nama dan jabatan yang diemban. Sejumlah nama yang masuk dianggap bermasalah.

(Baca: Ini Nama-nama Kontroversial yang Masuk Daftar Sementara Kepengurusan Partai Golkar)

Mereka adalah Ketua Harian Nurdin Halid, Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Yahya Zaini, Ketua DPP Golkar bidang Pemuda dan Olahraga Fahd El Fouz, Ketua Pemenang Pemilu Wilayah Jawa Timur Sigit Haryo Wibisono.

Kompas TV Sosok Kontroversial Jadi Pengurus Baru Golkar?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com