Kepengurusan Golkar Sudah Rekonsiliatif, tetapi Belum Lepas dari Citra Negatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepengurusan Partai Golkar pimpinan Setya Novato dianggap sudah cukup rekonsiliatif. Namun, di sisi lain, kepengurusan itu tidak menolong Golkar untuk lepas dari citra negatif karena masih ada beberapa nama bermasalah.

"Kalau ditilik dari komposisi itu cukup mencerminkan rekonsiliasi yang dimaksud," kata Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti saat dihubungi, Jumat (27/5/2016).

Menurut dia, kebutuhan rekonsiliasi bagi Partai Golkar adalah memasukan kepengurusan Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono. "Bukan Ade Komarudin dan Setya Novanto," sambung dia.

Hal tersebut disampaikan Ray menanggapi belum masuknya loyalis Ade Komarudin dalam kepengurusan Partai Golkar. Ade sebelumnya menyatakan mundur dalam bursa calon ketua umum Partai Golkar pada putaran kedua pemilihan. Dengan demikian, Setya Novanto langsung ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Ray, pihak yang kalah memang sudah sewajarnya tidak berada dalam kepengurusan.

(Baca: Ini Nama-nama Kontroversial yang Masuk Daftar Sementara Kepengurusan Partai Golkar)

Namun, dalam konteks membangun citra bersih Partai Golkar, Ray menilai struktur kepengurusan ini seharusnya ditinjau ulang karena adanya beberapa nama kontroversial, termasuk  Novanto sendiri.

Perombakan susunan kepengurusan dianggap perlu untuk meminimalisasi nama-nama yang cenderung mendapat sorotan negatif dari publik.

"Itu harus diperhatikan. Kepengurusan ini seharusnya meminimalisasi citra negatif personal yang bisa menjadi citra negatif partai," tutup dia.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memang belum mengumumkan nama-nama yang masuk dalam kepengurusan secara resmi. Namun, saat ini sudah beredar daftar kepengurusan Partai Golkar, disertai nama dan jabatan yang diemban.

(Baca: Loyalis Ade Komarudin: Yang Kalah Mundur Dulu)

Anggota formatur Roem Kono membenarkan susunan kepengurusan dalam daftar sementara yang sudah beredar luas di kalangan wartawan itu.

Sejumlah orang yang pernah divonis bersalah, baik secara hukum maupun etik, masuk ke dalam daftar sementara kepengurusan Partai Golkar yang baru.

Setidaknya, ada empat pengurus yang dianggap bermasalah. Mereka adalah Ketua Harian Nurdin Halid, Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Yahya Zaini, Ketua DPP Golkar bidang Pemuda dan Olahraga Fahd El Fouz, dan Ketua Pemenang Pemilu Wilayah Jawa Timur Sigit Haryo Wibisono.