Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Terlibat Pelanggaran HAM Berat, Sjafrie Dinilai Tak Pantas Jadi Gubernur DKI

Kompas.com - 25/05/2016, 07:35 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik keputusan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang memilih Sjafrie Sjamsoeddin sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilgub DKI 2017.

Menurut Koordinator Kontras Haris Azhar, Sjafrie Sjamsoeddin tidak pantas untuk menduduki jabatan publik, terutama Gubernur DKI Jakarta.

Sebab, mantan Wakil Menteri Pertahanan itu diduga bertanggung jawab atas beberapa kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

"Tidak pantas orang seperti Sjafrie menduduki jabatan publik. Dia kan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang," ujar Haris saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2016).

Lebih jauh Haris mengatakan, Sjafrie Sjamsoeddin adalah sosok yang kontroversial di era pergantian rezim Orde Baru.

Sjafrie Sjamsoeddin, kata Haris, masih harus menjelaskan di hadapan hukum tentang peristiwa kekerasan politik dan pelanggaran HAM tahun 1998.  

Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, Sjafrie Sjamsoeddin merupakan salah satu pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM berat, seperti peristiwa penculikan aktivis 1997-1998, peristiwa 13-15 Mei 1998 dan peristiwa Trisakti.

Haris menuturkan bahwa Sjafrie Sjamsoeddin pernah menyandang status terperiksa dalam proses hukum dalam kasus pelanggaran HAM penculikan aktivis 1997-1998, kerusuhan 13-14 Mei 1998, dan Tragedi Trisakti 1998.

Sjafrie diduga bertanggung jawab terutama atas jabatannya sebagai Panglima Komando Daerah Militer V Jaya (Pangdam Jaya) sekaligus Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Mantap Jaya III yang memiliki tanggung jawab keamanan di wilayah DKI Jakarta (Ibu Kota) pada saat itu.

"Sjafrie Sjamsoedin merupakan salah seorang yang semestinya diperiksa dalam proses hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM," kata Haris.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Pouyono membenarkan bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah memutuskan memilih Sjafrie Sjamsoeddin sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilgub DKI 2017.

Gerindra melihat pengalaman Sjafrie di TNI hingga menjadi Wakil Menteri Pertahanan bisa menjadi modal untuk memimpin Ibu Kota. Selain itu, Gerindra juga memilih Sjafrie karena sosoknya yang santun.

(Baca: Gerindra: Prabowo Pilih Sjafrie Sjamsoeddin karena Santun)

Sebaliknya, lanjut Arief, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama, tidak memiliki sosok kesantunan tersebut.

Informasi bahwa Prabowo telah memilih Sjafrie sebagai cagub DKI pertama kali diungkapkan oleh Sandiaga Uno, politisi Gerindra yang juga berniat maju sebagai cagub DKI.

(Baca: Sandiaga: Prabowo Pilih Sjafrie sebagai Cagub DKI dari Gerindra)

Ia mengatakan, deklarasi Sjafrie sebagai calon gubernur (cagub) DKI dari Gerindra akan dilakukan pada Juli mendatang.

Kompas TV Gerindra dan PKS Bangun Koalisi?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com