Moga Golkar Tetap ”Setya”

Oleh: Budiarto Shambazy

Selamat untuk Setya Novanto yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019 pada munaslub di Bali. Tak mengejutkan Setya Novanto, yang sempat populer dalam kasus ”papa minta saham” yang memaksanya mundur dari jabatan Ketua DPR, malah sukses menduduki posisi puncak ”Partai Beringin” itu.

Secara hukum, kasus tersebut masih tanda tanya apakah terjadi pelanggaran hukum pidana? Setya Novanto, yang beberapa kali diperiksa Kejaksaan Agung, berulang kali membantah mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Dalam posisi mengambang berlama-lama seperti itu, Setya Novanto justru memimpin partai tertua di republik ini. Tak terhindarkan ada kesan di publik bahwa Golkar keliru memilih ketua umum.

Maka tak terelakkan pula ada pandangan Golkar kini dipimpin sosok lightweight. Dengan sendirinya timbul tanda tanya besar tentang masa depan partai yang kursinya nomor dua terbesar di DPR ini.

Terlebih lagi, Golkar terpuruk dalam perolehan total suara dalam pilkada serentak 9 Desember 2015. Dua partai pecahan Golkar, yakni Gerindra dan Nasdem, misalnya, malah berada dalam posisi tiga besar bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam total peroleh suara tersebut.

Kekalahan telak itu bisa diduga akibat perpecahan internal Golkar yang berkepanjangan, yang berpengaruh terhadap pemilih tak mencoblos lagi Partai Beringin.

Apalagi perpecahan tersebut terkesan frontal, pelik, dan terkadang melibatkan pula kekuatan fisik seperti perebutan penguasaan kantor mereka.

Sempat muncul spekulasi Setya Novanto merupakan calon pilihan Presiden Joko Widodo, menimbulkan spekulasi pemerintah ikut campur dalam Munaslub Bali. Namun, Presiden Joko Widodo membantah keras spekulasi tersebut.

Suka atau tidak, tiba-tiba Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan mendukung Joko Widodo sebagai presiden pada Pilpres 2019.

Berakhir sudah tradisi Golkar mencalonkan ketua umum sendiri sebagai presiden, yang dirintis Jusuf Kalla dan dilanjutkan Aburizal Bakrie.

Masih belum cukup, Setya Novanto menyatakan pula Golkar hengkang dari Koalisi Merah Putih (KMP). Makin terbukti anggapan bahwa Golkar, yang berperanan menjalin hubungan erat dan mesra antara partai-partai di KMP sejak masa Pileg dan Pilpres 2014, kurang mampu menjalankan peranan sebagai partai oposisi.

Buat sebagian kalangan, sikap Golkar mengedepankan ”pragmatisme politik”, filosofi yang mengatakan yang terpenting kebijakan apa pun harus berjalan tanpa perlu dipertanyakan caranya. Dengan kata lain, pertimbangan teoretis dan ideologis menjadi soal nomor dua.

Buat kalangan lainnya, sikap Golkar sudah mengarah pada ”oportunisme politik” yang lebih absurd.

Di sini berlaku filosofi ”yang penting mengambil kesempatan untuk mencapai tujuan, tanpa mempertimbangkan sebab-sebab atau akibat-akibatnya”.

Suka atau tidak, pragmatisme dan oportunisme makin hari makin tampak dalam praktik politik kepartaian kita. Politik kita, seperti kata Harold Lasswell, semata-mata hanya soal ”siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana”.

Mungkin PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang antara lain dapat dikategorikan sebagai partai yang agak memperhitungkan prinsip-prinsip ideologis (masing-masing sukarnoisme dan Islam) dewasa ini.

Namun, kalau soal masuk kabinet untuk mendapat jatah menteri, semua partai berebut atas nama pragmatisme dan oportunisme.

Seorang tokoh Golkar, Rully Chairul Azwar, dalam buku Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era, dari Partai Hegemonik ke Partai Berorientasi Pasar (2009) menempatkan partainya sebagai kekuatan politik yang pandai berselancar mengarungi ombak politik.

Golkar berhasil merebut suara terbanyak pada pemilu-pemilu ”abu-abu” ala Orde Baru, bahkan sempat menjadi juara pada Pilpres 2004.

Hegemoni itu tak hanya dominan pada masa Orde Baru, sampai kini pengaruh politik Golkar terasa kental di berbagai bidang kehidupan negara/masyarakat.

Contohnya ikonisasi Presiden Soeharto yang oleh Golkar akan dicalonkan kembali menjadi Pahlawan Nasional, manuver yang dianggap brilian oleh sisa-sisa Orde Baru.

Golkar satu-satunya partai yang mampu bertahan dalam waktu paling lama dalam sejarah kepartaian karena tiga faktor. Faktor pertama adalah kepemimpinan yang relatif stabil dan berkesinambungan dalam menjaga kelangsungan status quo menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang menghadang.

Kepemimpinan Suprapto Sukowati, Amir Murtono, Sudharmono, Wahono, dan Harmoko dalam periode 1969-1998 berkarakteristik hegemonik berkat dukungan rezim BA (bureaucratic authoritarian) Orde Baru.

Stabilitas dan kesinambungan tetap terjaga pula pada masa kepemimpinan Akbar Tandjung (1998-2004) sebagai solidarity maker yang dibuktikan lewat sukses memenangi Pemilu 1999 dan 2004.

Dan, kepemimpinan Jusuf Kalla sejak Rapimnas Bali 2004 sampai kini memperlihatkan kembali kelenturan Golkar. Suka atau tidak, Aburizal Bakrie berhasil mengantar Golkar menjadi pemenang kedua Pileg 2014.

Faktor kedua, konflik dan konsensus internal terkelola relatif mulus. Jangan lupa, perpecahan internal yang berujung pada Munaslub Bali 2016 terjadi juga karena ikut campur invisible hands dari kalangan pemerintah.

Faktor ketiga, Golkar memiliki massa loyal yang berciri modern alias nontradisional.

Sekali lagi, selamat untuk Setya Novanto. Semoga seluruh jajaran Golkar, termasuk mereka yang pulang dengan tangan hampa dari Munaslub Bali 2016, tetap ”setya” kepada Ketua Umum Golkar yang baru.