Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo Nilai Voting Terbuka Saat Memilih Ketum Golkar Rawan Intimidasi

Kompas.com - 14/05/2016, 19:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menolak jika voting dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa dilakukan secara terbuka.

Dengan voting terbuka, maka semua bisa melihat pilihan yang diambil oleh pemilik suara. Sehingga, Priyo khawatir rawan muncul ancaman dari ketua umum yang tidak dipilih.

"Pemilihan orang harus tertutup, enggak ada terbuka. Voting terbuka sangat rawan terhadap intimidasi," kata Priyo di arena Munaslub, di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5/2016) malam.

Priyo juga mempertanyakan dasar usulan voting dilakukan secara terbuka. Padahal dalam tata tertib yang sudah dibuat dan disepakati bersama oleh panitia Munaslub, voting dilakukan secara tetutup.

"Kalau terbuka aneh, menimbulkan pertanyaan ada apa di balik itu. Implikasinya panjang, bisa menimbulkan malapetaka," ucap Priyo.

Rapat panitia pengarah atau steering committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (14/5/2016), belum mampu menghasilkan keputusan terkait mekanisme pemilihan ketua umum.

Menurut Ketua SC Nurdin Halid, pro kontra terjadi lantaran ada yang meminta agar mekanisme pemilihan dilakukan terbuka dan tertutup.

(Baca: Mekanisme Pemilihan Ketum Golkar Terbuka atau Tertutup Masih Diperdebatkan)

Mereka yang meminta agar pemilihan dilangsungkan terbuka lantaran delapan kandidat yang ada saat ini masih berstatus bakal calon.

"Karena masih proses dukungan baru proses mencari calon. Oleh karena itu, tidak perlu tertutup. Itu pandangan sebagian peserta Munaslub," kata Nurdin.

Kompas TV Ribut Jelang Munaslub Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, Asal...

Nasional
Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Nasional
Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Khawatir Ancaman, Dua Saksi Kasus SYL Dapat Perlindungan dari LPSK

Nasional
Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh Menang di Putusan Sela, Nawawi Tunggu Laporan Jaksa KPK

Nasional
Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Jokowi Sebut Birokrasi Efektif Harus Memudahkan dan Memuaskan Masyarakat

Nasional
Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program 'INA Digital' Jokowi

Menpan RB Sebut Gibran Bakal Lanjutkan Program "INA Digital" Jokowi

Nasional
Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Komisi III Akan Panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk Klarifikasi Isu Penguntitan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com