Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Debat Golkar, Indra Bambang Utoyo Tegaskan Pentingnya GBHN Dihidupkan Lagi

Kompas.com - 11/05/2016, 22:06 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar Indra Bambang Utoyo menegaskan pentingnya upaya menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar pembangunan Indonesia menjadi lebih terarah.

Menurut Indra, GBHN sebenarnya sudah tercermin dalam Visi Negara Kesejahteraan 2045 yang diinisiasi oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Oleh karena itu, jika terpilih sebagai ketua umum, dia akan melanjutkan visi yang sudah ada dengan benar.

"GBHN sudah tidak ada maka arah pembangunan menjadi tidak jelas. Ketua umum telah menginisiasi Visi Negara Kesejahteraan 2045. Saya hanya berpatokan pada visi itu saja. Tidak usah keluar dari visi partai," ujar Indra dalam debat Caketum Partai Golkar, di Surabaya, Rabu (11/5/2016).

Lebih lanjut, Indra menjelaskan, keberadaan GBHN menjadi sangat penting agar pembangunan terus berkelanjutan meskipun setiap lima tahun Presiden terus berganti.

Kenyataannya saat ini, kata Indra, arah pembangunan ditentukan oleh Presiden sendiri. Jadi, di era pemerintahan selanjutnya belum tentu Presiden yang baru memiliki arah pembangunan yang sama.

"Pembangunan harus berkelanjutan. Golkar melihat tidak adanya GBHN arah pembangunan menjadi tidak jelas. Kalau memilki GBHN, bisa menjadi patokan bagi presiden selanjutnya. Saya ingin pembangunan itu berkelanjutan," kata Indra.

Selain itu, Indra juga mengatakan bahwa dirinya menginginkan Partai Golkar menjadi partai politik yang kuat. Menurut dia, partai politik merupakan jantung dari sistem demokrasi di Indonesia.

Tidak ada demokrasi jika tidak ada partai politik, karena partai politik merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan demokrasi dan pembangunan.

"Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Karena itu Golkar harus kuat sebagai salahb satu pilar pembangunan," ungkap dia.

Kompas TV 8 Caketum Golkar Siap "Bertarung"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com