JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo menolak pendanaan Munaslub yang bersumber dari iuran para kandidat.
Menurut dia, pendanaan tersebut tidak adil.
Hal itu disampaikan Indra usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum ke Komite Pemilihan di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (4/5/2016) malam.
(Baca: KPK Larang Golkar Tarik Iuran Rp 1 Miliar untuk Munaslub)
Indra yang merupakan mantan Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharu Indonesia (AMPI) itu, didampingi sejumlah mantan elit AMPI saat mendaftarkan diri.
"Menurut saya, Rp 1 miliar itu besar sekali. Dan saya merasa dana sebesar itu berpotensi membuat calon yang tidak mempunyai dana sebesar itu tidak bisa keluar (muncul)," kata Indra.
Ia siap dicoret dari pencalonan oleh panitia penyelenggara apabila dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Komite Pemilihan.
Indra mengaku tak mau memberikan preseden buruk bagi Golkar ke depan dengan memberikan sumbangan tersebut.
"Bahwa saya menolak dan saya digugurkan saya tidak masalah," ujarnya.
Dilarang KPK
Namun, kewajiban iuran Rp 1 miliar ini akhirnya dibatalkan karena dilarang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian mengatakan, KPK melarang penarikan iuran karena calon yang akan dipilih maupun pihak yang punya suara ada yang berasal dari kalangan penyelenggara negara.
"Itu bisa masuk dalam ketentuan gratifikasi, karena itu dilarang memberikan sumbangan Rp 1 miliar di dalam munaslub ini," kata Lawrence, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2016).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.